Diskominfo Gelar Bimtek Jurnalistik Dan Multimedia

,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Jurnalistik dan Multimedia, Selasa (15/09/2015) berlangsung di gedung Dakwah Sumber.

Kegiatan ini berlangsung selama empat hari yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa serta Pelajar SMA/SMK se Kabupaten Cirebon dengan mengambil narasumber dari Unswagati Cirebon Khoerudin Imawan, M.I.Kom Dosen Program Study Ilmu Komunikasi (FISIP).

Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Drs. Sukiman selaku penyelenggara melaporkan kegiatan ini dimaksudkan untuk membuka wawasan pola pikir peserta agar dapat memahami Peran dan Fungsi Pers dalam membentuk Karakter Bangsa melalui Penyebarluasan Informasi.

Drs. Sukiman menyampaikan ada beberapa tujuan dari pelatihan ini yakni memberikan Ilmu Jurnalistik dan Multimedia kepada para peserta agar dapat memahami arti dan dampak jurnalistik dan multimedia terhadap pembentukan pola pikir masyarakat; memberi pemahaman kepada para peserta bagaimana cara membuat naskah karya tulis atau berita yang dapat dimuat di Media Massa; dan memberi pemahaman kepada para peserta tentang pentingnya informasi dan berita untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas antar Negara Asean.

Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa dalam sambutannya menyampaikan dengan pelatihan ini diharapkan mampu menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat, sehingga mampu membuka cakrawala, pola pikir terbuka dengan membawa kemaslahatan dan kemajuan bersama serta memupuk jati diri yang kuat, bisa mengkomunikasikan berbagai hal, khususnya Kabupaten Cirebon pada masyarakat domestik ataupun dunia luar yang dapat meningkatkan Sumber Daya Masyarakat serta mendorong partisipasi dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo mencoba berupaya memberikan suatu fasilitas kepada masyarakat untuk bersama-sama memiliki paradigma atau cara pandang yang sama dalam meningkatkan pembangunan melalui penggalian potensi-potensi yang ada baik potensi ekonomi, budaya maupun kearifan lokal di wilayah Kabupaten Cirebon.

Pelatihan Jurnalistik dan Multimedia ini merupakan salah satu bentuk kongkrit dari Diskominfo Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang Komunikasi dan Informasi untuk dapat disajikan melalui multimedia yang berkualitas.

Melalui pelatihan ini, saya optimis Pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama memberikan kontribusi serta memberikan pelayanan informasi untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat sehingga diharapkan dapat tercapai masyarakat informasi.

Dalam acara Bimtek tersebut, hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih dan jajaran Diskominfo. (Bens,/Sahidin Diskominfo).

/by

STRATEGI PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT: MENGGAGAS PERAN DAN FUNGSI DISKOMINFO

,

Oleh: Eri Susanto

batu motorcycle

  1. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memasuki berbagai segi kehidupan baik individu, keluarga, organisasi maupun masyarakat, serta mengalami perkembanagan yang sangat cepat dan masif. Perkembangan TIK yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya (Indrajit, 2001, h. 8). Era baru inilah yang sekarang disebut sebagai era informasi, yang didukung satu kekuatan TIK yang dikenal dengan ICT (information communication and technology) dimana mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara kerja dan mengelola organisasi (Slamet, dkk., 2008, h. 51).

Komputer, namun tidak terbatas pada komputer karena sekarang dapat berupa notebook, smart phone, PDA, dll., sebagai penyedia pengolah data elektronik dapat menyajikan berbagai informasi dan pengolahan data secara cepat, tepat dan akurat (Sarwosri dan Nafisah, 2009, h. 3). Keadaan ini memaksa semua bentuk organisasi untuk menggunakan TIK sebagai pendukung operasional maupun strateginya (Slamet, dkk., 2009, h. 193). Oleh karenanya hampir tidak ada organisasi baik swasta maupun pemerintah yang tidak menggunakan komputer sebagai media dalam melakukan pekerjaan atau proses bisnis/birokrasinya.

 

TIK ini secara potensial dapat merubah struktur organisasional pemerintah dan proses bisnis, serta jika diterapkan dengan benar akan menghasilkan manfaat bisnis, teknis, maupun organisasional (Heeks, 1999; Kraemer & King, 2003 dalam Gil-Garcial et al., 2007). Keberadaan TIK tersebut menunjukkan posisi yang sangat penting bahkan krusial bagi suatu organisasi dalam menjalankan roda bisnisnya maupun birokrasinya terutama dalam bentuk pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan.

Pemanfaatn TIK dalam pemerintahan diwujudkan dalam bentuk layanan Electronic-Government (E-Government). Layanan ini meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Hal ini ditujukan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat (faster), lebih baik (better) dan lebih murah (cheaper) baik secara internal (birokrasi) maupun eksternal (masyarakat). Untuk itu, Pemerintah harus merubah membentuk dimensi baru kedalam organisasi, sistem manajemen dan proses kerjanya.

E-Government ini merupakan bentuk layanan pemerintah dengan penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuannya untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan TI ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2G (Government to Government), G2B (Government to Business), G2C (Government to Citizen/Community), maupun G2E (Government to Employee).

Terlepas dari beragamnya definisi tentang E-Government, esensi yang terpenting dari E-Government adalah memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks ini peningkatan kinerja tidak dapat diartikan dalam konteks yang sempit, namun dapat meliputi tercapainya tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada publik (good governance).

Secara generik, salah satu komponen utama E-Gov adalah aplikasi sistem informasi pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara online melalui media internet. Aplikasi ini memberi informasi yang selalu up to date tentang berbagai hal, menyediakan data dan berbagai sumberdaya yang mungkin bila ditempuh secara konvensional akan banyak memakan energi serta memiliki fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dengan penyelenggara layanan publik tanpa harus bertemu secara fisik.

Banyak manfaat yang diperoleh apabila layanan E-Government dapat berjalan dengan baik, antara lain:

  1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
  2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN);
  3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
  4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
  5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
  6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

 

E-Government sudah lama dicanangkan oleh pemerintah untuk di-implementasikan pada kantor-kantor pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan e-government tidaklah semudah yang diperkirakan, banyak hambatan yang dihadapi di dalam implementasinya, khususnya di kantor pemerintah daerah. Sumberdaya manusia yang menjalankan implementasi teknologi informasi pada e-government merupakan hambatan utama, selain penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, dan lembaga yang menangani implementasi e-government. Oleh karena itu, tidak sedikit dalam perjalananya banyak mengalami hambatan bahkan juga kegagalan.

Penyelenggaraan e-government di Indonesia, termasuk di pemerintahan daerah, sejalan dengan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental yaitu selain adanya perubahan dari sistem kepemerintahan otoriter dan sentralistik menuju sistem kepemerintahan yang demokratis, juga telah diterapkannya otonomi daerah. Perubahan yang terjadi menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

 

Berdasarkan INPRES No. 3 Tahun 2003, Menteri Komunikasi dan Informasi telah mendorong pemanfaatan TI untuk instansi pemerintahan baik pusat maupun didaerah. Terlaksananya pemanfaatan TI secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

Tingkat 1 – Persiapan, yaitu pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.

Tingkat 2 – Pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat   interaktif.

Tingkat 3 – Pemantapan, yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronis layanan publik.

Tingkat 4 – Pemanfaatan,   yaitu pembuatan   aplikasi   untuk layanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers/community (G2C).

 

Pada tahap awal dari pengembangan E-Government sasaran utamanya agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Kebijakan awal ini bermuara pada indikator terlaksananya pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.

 

Seiring dengan pembangunan situs web pemerintahan itupun juga turut dipacu pembangunan pada aspek yang lainnya seperti sarana prasarana hardware, software, jaringan infrastruktur dan SDM. Dimana dimasing masing institusi pemerintahan berbeda beda baik karakter maupun tahapan/ strategi penerapannya.

E-Government bukan hanya website, masih banyak aplikasi Telematika lain dalam konteks E-Government yang menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. Namun demikian muncul pertanyaan kritis, bukankah sebagian besar instansi pemerintah pusat dan daerah sudah                ber-E-Government tetapi mengapa masih ada kegagalan pemerintah.

Jadi e-government tidak hanya dapat dianggap sebagai pemerintahan online yang berbasis internet (internet-based government). Namun, terdapat pula teknologi pemerintahan berbasis elektronik (e-gov) ini yang bersifat non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini, seperti: telepon, faksimil, PDA (Personal Digital Assistance), SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth, CCTV (Closed Circuit Television), sistem penjejak (tracking system), RFID (Radio Frequency Identification), identifikasi biometrik, manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card), serta aplikasi NFC (Near Field Communication) yang merupakan pengembangan kartu radio RFID, seperti: teknologi polling station, penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV dan radio, e-letter (surat elektronik), fasilitas komunitas online, newsgroup dan electronic mailing list, serta teknologi pesan instan (instant messenger).

Selain hal tersebut, terdapat pula sejumah sub-kategori dari e-government spesifik seperti m-governmnet (mobile government), u-government (ubiquitous government) atau suatu perangkat untuk membantu mengerjakan suatu tugas dan bisa dibawa kemanapun dimana dapat meningkatkan kolaborasi dan memudahkan penggunaan tanpa dibatasi lokasi, serta G-government (aplikasi GIS/GPS untuk e-government). (Sumber: http://wikipedia.org/wiki/Egovernment).

Berdasarkan paparan tersebut, konsep e-government sebenarnya tidak berhenti pada pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi informasi berupa internet saja tetapi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi lain atau terpadu yang ikut mendukung pelaksanaan pemerintahan dalam rangka menuju efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

 

Beberapa fenomena yang muncul dalam sehubungan dengan E-Government ini adalah:

  1. Pengembangan TIK berjalan lambat tidak signifikan dengan besarnya biaya yang sudah dikeluarkan negara.
  2. Faktor politis dan moril menyumbang cukup besar terhadap tidak signifikannya dana yg sudah dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan.
  3. Otonomi daerah dan lemahnya kebijakan nasional di bidang TIK menyebabkan kesenjangan perkembangan TIK antar daerah.
  4. Perbedaan kemampuan SDM, finansial, komitment pimpinan, ketentuan hukum daerah, pengaruh rekanan, moril dan politik menyebabkan makin lama kesenjangan antar daerah makin lebar.
  5. Ego sektoral menyebabkan terjadinya duplikasi database, sehingga data produk pemerintah cenderung kurang dipercaya.
  6. Kebijakan mengambang pemerintah pusat mengakibatkan pembangunan dan pengembangan database nasional makin sulit diwujudkan.
  7. Masih lemahnya e-leadership, yaitu kepemimpinan yang memiliki visi dan misi pengembangan e-government sehingga dukungan terhadap layanan berbasis TIK kurang berjalan secara optimal.

Pemberian kewenangan kepada daerah sebagaimana konsep Otonomi Daerah yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi UU No 32 Tahun 2004, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin kompleks. Daerah dengan demikian memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kinerja pelayanannya yang salah satunya melalui TIK.

Sejalan dengan penataan kelembagaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 42871), maka di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.

Perda tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mana berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Cirebon yang mencakup aspek pelaksanaan pos dan telekomunikasi, penyediaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, serta aplikasi telematika. Dengan kata lain, salah satu fungsinya yaitu menyelenggarakan layanan electronic government (E-Gov.).

Oleh karena itu, eksistensi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Cirebon sebagai tulang punggung penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informasi akan sangat strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Diskominfo. Peran dan tugas ini sebetulnya sangat luas, tidak hanya sebagai media pengelola, penyaji dan/atau penyimpan data dan informasi saja, namun juga dan yang terpenting adalah turut mencerdaskan dan memajukan bangsa menuju masyarakat informasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna informasi serta dapat memberikan dukungan bagi berbagai komunitas teknologi informasi sebagai mitra kerja dalam bidang komunikasi dan informasi.

Adapun program yang akan menjadi urusan komunikasi dan informasi khususnya dalam meningkatkan layanan e-government dalam implementasinya sangat tergantung pada ketersediaan infrstruktur jaringan komunikasi dan kualitas SDM TIK yang memadai, yang barengi dengan dukungan pengambil kebijakan (e-leadership).

Berdasarkan pemaparan dan berbagai tantangan serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja layanan e-government, maka perlu dirumuskan: “Strategi Pengembangan e-Gov di Kabupaten Cirebon”.

 

  1. TUJUAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOV

Dari paparan di atas maka tujuan strategi pengembangan pelaksanaan e-government, yaitu:

  • Mendorong terbentuknya pola kolaboratif di kalangan unit-unit pemerintah dan antar pemerintah daerah untuk mampu menciptakan nilai bersama.
  • Membantu mengintegrasikan pengetahuan (knowledge), informasi, dan aktivitas dalam proses pemerintahan.
  • Mengefisienkan (mempercepat persetujuan pembelian, mengurangi biaya, dan mempercepat proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa langsung lewat internet (e-procurement dan eauctions).
  • Meningkatkan efektivitas (dapat melacak status pembelian, keberadaan barang dan persediaan dan meningkatkan kemampuan untuk menangani barang dalam jumlah besar) dalam proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa langsung lewat internet (e-procurement dan e-auction).
  • Mengurangi biaya-biaya operasi, misalnya penurunan penggunaan dan penyimpanan kertas, dan penghematan biaya pos.
  • Meningkatkan transparansi kepada publik, contohnya: di Amerika Serikat, presiden Clinton lewat memorandum on e-government tanggal 17 Desember1999 memerintahkan 500 dokumen terpenting yang digunakan oleh masyarakat dipublikasikan secara on-line mulai Desember 2000.
  • Efektivitas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat juga diharapkan meningkat dengan penggunaan e-government, karena jalur birokrasi juga bisa dipangkas dan pengawasan kerja dapat dikontrol oleh pemerintah atasannya dan masyarakat (e-controls).
  • Peningkatan kinerja melalui koordinasi dengan instansi terkait dan penggunaan data bersama (data sharing) yang lebih mudah, murah, dan cepat (e-sharing).
  • Memungkinkan pemerintah menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan cepat dan biaya yang murah karena tidak memerlukan biaya cetak, perangko, dan amplop. Konsep ini disebut sebagai “virtual information space” (Stamoulis, et al., 2001).
  • Ikut berpartisipasi menyelenggarakan proses pemerintahan yang demokrasi. Partisipasi dan aspirasi masyarakat secara demokrasi dapat disalurkan dua arah secara lebih cepat (e-democracy).
  • Memberikan pendidikan kepada masyarakat lewat informasi dan pelatihan-pelatihan yang positif (e-learning).
  • Menyediakan akses publik terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah (e-access).
  • Membuat masyarakat nyaman berhubungan dengan pemerintah.

 

 

  1. LIMA DIMENSI KEBERHASILAN LAYANAN E-GOV

Ada lima (5) dimensi dalam penerapan e-Gov agar penerapannya dapat berhasil dengan baik. Kelima dimensi ini merupakan indikator keberhasilan e-gov.

  1. Kebijakan

Dalam dimensi kebijakan ini mencakup: proses kebijakan, visi dan misi, strategi penerapan kebijakan, pedoman, peraturan, keputusan instansi, skala prioritas, dan manajemen resiko/evaluasi.

 

 

 

  1. Kelembagaan

Dimensi kelembagaan terdiri dari Keberadaan struktur organisasi yang efektif, Tugas dan fungsi, Ketersediaan sistem dan prosedur kerja, Ketersediaan SDM meliputi jumlah dan tingkat kompetensi, serta pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

 

  • Infrastruktur

Dimensi infrastruktur merupakan sarana yang sangat penting dalam sistem layanan e-Gov. Dimensi ini meliputi: Data center, jaringan data, keamanan (data/informasi dan fisik), fasilitas pendukung infrastruktur TIK (rak server, catu daya, scanner, hosting, UPS, dll), disaster recovery (database backup), pemeliharaan TIK (adanya suku cadang, jasa pihak ketiga, pengelola TIK), inventarisasi peralatan TIK (baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun perangkat pendukung).

 

  1. Aplikasi

Ada sepuluh (10) unsur yang termasuk dalam dimensi aplikasi ini, yaitu: 1. situs web/home page (anatara lain www.cirebonkab.go.id); 2. aplikasi fungsional utama 1 (pelayanan publik seperti SIM Pelayanan Perizinan Terpadu, SIAK dll.); 3. aplikasi fungsional utama 2 (adm. dan manajemen umum, seperti Simpatda, Simakbnm, dll.); 4. aplikasi fungsional utama 3 (adm. Legislasi seperti SIM e-parlement); 5. aplikasi fungsional utama 4 (manajemen pembangunan seperti SIM Penyuluh Pertanian, sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas/SP3 dll.; 6. aplikasi fungsional utama 5 (manajemen keuangan seperti SIPKD dll); 7. aplikasi fungsional utama 6 (manajemen kepegawaian seperti SIMPEG); 8. Dokumentasi (RIP sistem informasi dan telematika, blue print pengembangan TIK, kajian WAN, kajian SIMDA dan keamanan jaringan); 9. inventarisasi aplikasi TIK (daftar SIM/aplikasi yang ada pada OPD); 10. interoperabilitas aplikasi (integrasi data/informasi).


  1. Perencanaan

Dimendi Perencanaan meliputi pengorganisasian/fungsi,mekanisme perencanaan master plan TIK, dokumen master plan TIK, implementasi masterplan TIK, serta pembiayaan.

 

ANALISIS SWOT DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOV

Dalam rangka mendayagunakan system layanan e-government tersebut maka perlu dilakukan analisis mengenai segala kekuatan dan peluang yang dimiliki, serta berusaha mengatasi segala kelemahan dan hambatan yang dihadapi.

  1. Kekuatan dan Peluang
  2. Adanya SOTK dan Tupoksi Diskominfo (Perda Kab. Cirebon No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dan Perbup Bupati Cirebon No. 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika)
  3. Adanya sarana jaringan intranet OPD dan NOC (Network Operation Centre) untuk operasional jaringan Pemerintah Kabupaten Cirebon
  4. Adanya SDM untuk melaksanakan Tupoksi
  5. Adanya anggaran untuk melaksanakan Tupoksi
  6. Inpres RI No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengenmbangan e-Government
  7. Kepmenkominfo No. 69A/m.Kominfo/10 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi Pemerintahan
  8. Adanya koordinasi dengan provinsi dan pusat bidang komunikasi dan informasi
  9. Komitmen Bupati untuk meningkatkan pelayanan publik

 

  1. Kelemahan dan Tantangan
  2. Terbatasnya sarana dan prasarana TIK dalam layanan e-government.
  3. Rendahnya kualitas SDM TIK dalam layanan e-government.
  4. Kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan (e-leadership) dalam layanan e-government.
  5. Kurangnya koordinasi lintas sektoral sehingga masih disintegrasi data dan informasi.
  6. Tuntutan pemerintah dan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan e-government.
  7. Perkembangan TIK yang sangat cepat, menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi.
  8. Tuntutan akan sinergitas dan integrasi data dan informasi di seluruh pemerintahan Kab. Cirebon.
  9. Dukungan dan komitmen OPD dalam meningkatkan layanan e-government.

 

Berdasarkan paparan di atas serta analisis SWOT maka dapat dirumuskan strategi pengembangan e-Gov sebagai berikut:

  1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terintegrasi, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Dalam hal ini bagaimana layanan pemerintah dapat disediakan melalui satu portal yang komprehensif.
  2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah daerah otonom secara holistik melalui Business Process Reengineering (BPR) karena e-Gov membutuhkan kompetensi dan proses bisnis/birokrasi yang berbeda dibandingkan layanan tradisonal.
  3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, serta memperkuat jaringan infrastruktur dan pita lebar (bandwith) untuk akses internet dan saluran komunikasi data.
  4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
  5. Menyediakan serta mengembangkan kapasitas SDM TIK khususnya, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat (memperkuat keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang teknologi informasi).
  6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur, disertai dengan rencana anggaran biaya.

 

  1. CATATAN KEDEPAN
  2. Memperbaiki faktor-faktor yang menjadi elemen kesiapan implementasi (e-readiness), mulai dari infrastruktur jaringan, sumber daya manusia, sistem informasi, teknologi, serta juga visi dan strategi kepemimpinan yang lebih mengarah pada pemanfaatan TIK.
  3. E-Gov tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dan komitmen dari para pimpinan atau pengambil kebijakan. Dalam hal ini masih lemahnya e-leadership.
  4. Perlu adanya Perda tentang penyelenggraan TIK di Kabupaten Cirebon, beserta turunannya seperti Perbup, SK, SOP dll. dalam rangka kepastian sistem untuk melaksanakan e-Gov di daerah sebagai amanat dan kerangka acuan dalam implementasinya.
  5. Melibatkan semua stakeholders baik dilingkungan Pemda Kab. Cirebon, dunia usaha, serta masyarakat.
  1. PENUTUP

Strategi pengembangan e-Gov ini hanya akan dapat terwujud secara optimal apabila segenap unsur yang telah dipaparkan di atas diimplementasikan seluruhnya dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang serius dan semangat serta komitmen yang ajeg, dengan mengedepankan team work.

Dengan demikian diharapkan semoga layanan e-Gov Kabupaten Cirebon dapat terwujud secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja, layanan publik yang prima, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

/by

TIK dan Denyut Nadi Perekonomian: Sebuah Peluang bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon

,

DSC00759Tidak sedikit yang masih memiliki pemahaman atau paling tidak meragukan bahwa kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hanyak sekedar alat bantu dalam proses komunikasi dan otomatisasi perkantoran, sehingga tidak banyak membawa dampak perubahan terhadap berbagai bidang atau sektor kehidupan. Padahal, kemajuan TIK menawarkan banyak hal yang luar biasa bagi siapapun, baik pribadi, organisasi, maupun masyarakat.

Salah satu peluang dari kemajuan TIK ini adalah bagaimana meningkatkan potensi perekonomian masyarakat. Implementasi TIK dapat berakibat pada transformasi perekonomian menjadi perekonomian digital. Tuntutan akan layanan, kemudahan, efisiensi, dan efektivitas proses bisnis dari masyarakat merubah startegi bisnis pelaku ekonomi. Pemasaran hasil produksi dan berbagai potensi diri daerah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Pemerintah pusat telah menyadari hal ini, oleh karenanya TIK merupaan salah satu dari 8 (delapan)sektor utama fokus pembangunan dan memasukan kedalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disamping pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan pembangunan daerah strategis (Kemenko Ekuin).

Selain itu juga, pemerintah memasukan TIK khususnya pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) sebagai salah satu dari 6 (enam) percepatan Reformasi Birokrasi (RB) dimana, menurut Presiden SBY, birokrasi saat ini yang menghambat merupakan salah satu dari lima penyakit yang membuat ekonomi Indonesia gagal. Justru sikap Pemdalah yang dikhawatirkan, yakni memiliki kepentingan sendiri dan cenderung menghambat perekonomian (MP3EI). (Sumber: finance.detik.com.)

Perhatian yang diberikan pemerintah pusat tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah negara telah membuktikan dan meraih keberhasilan dari kemajuan TIK ini. Demikian pula temuan studi Bank Dunia (World Bank) bahwa penetrasi broadband 10%, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38%.

Dengan TIK, maka akan terbukanya pangsa pasar global yang berdampak pada terbukanya peluang kerja dan peningkatan pendapatan, serta perekonomian masyarakat Indonesia umumnya dan Kabupaten Cirebon khususnya. Fungsi pertama dan utama disini adalah sebagai publikasi, baru kemudian jual beli (transaksi).

Dunia tidak akan tahu jika tidak ada publikasi. Kekayaan sumber daya alam, keberagaman budaya, keindahan alam, serta keunikan lain yang dimiliki tidak akan tergali, diketahui bahkan tidak akan terdengar sampai penjuru dunia jika tidak ada publikasi. Media publikasi yang efektif dan efisien tidak lain adalah menggunakan TIK. Substansinya adalah bagaimana menciptakan kreativitas dan inovasi untuk membuat peluang-peluang TIK terhadap perubahan tersebut.

 

Pasar Elektronis

Selain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat guna mewujudkan efisiensi kinerja pemerintahan, TIK juga menjadi media yang efektif untk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pola perekonomian tradisional yang selama ini membudaya di masyarakat turut berevolusi menjadi perekonomian.

Transaksi jual beli yang identik dengan adanya tempat yang disebut pasar serta terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli digantikan perannya dengan sebuah portal web yang online atau daring (dalam jaringan). Pasar seperti itu disebut dengan e-market (electronic market). Dalam e-market, proses transaksi yang melibatkan proses penyampaian informasi, negosiasi, keputusan dan layanan setelah penjualan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem aplikasi web.

Konsep lainnya menyebut e_commerce yaitu merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Dengan adanya tools TIK tersebut, maka dengan mudah segala produk di daerah terpencil sekalipun dapat dipasarkan ke seluruh penjuru dunia tanpa hambatan jarak dan waktu, tak terkecuali bagi Kabuapate Cirebon. Masalahnya adalah tinggal bagaimana menggali segenap potensi yang ada. Cukup banyak misalnya industri khas kerajinan Kabupaten Cirebon yang dapat dibanggakan, antara lain batik khas motif mega mendung, industri rotan, topeng Cirebon, lukisan kaca dan lain sebagainya.

Melalui internet dengan e-marketnya, maka dapat dipublikasikan dan dijual 24 jam sehari dan 365 hari setahun nonstop ke seluruh dunia tanpa batas geografis serta ruang dan waktu. Ini merupakan pasar potensial bagi tanpa biaya tambahan (oveheads).

 

Kendala

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu hambatan utama dan sulit berkembangnya TIK dalam masyarakat umum disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai TI untuk untuk mempublikasikan potensi diri dan wilayahnya. Faktor lainnya adalah keterbatasan dana yang selalu menjadi alasan klasik yang selalu hadir.

Secara detail beberapa hambatan atau kendala lainnya adalah pengalaman buruk sehingga membuat orang lebih berhati-hati dalam bisnis melalui internet, infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih terbatas dan harganya masih relatif lebih mahal, sistem pengiriman barang masih ditakutkan hilang di jalan termasuk dalam ketepatan waktu pengiriman barang, kultur dan kepercayaan orang Indonesia belum terbiasa berbelanja dengan menggunakan catalog dan masih harus secara fisik melihat/memegang barang yang dijual.

Kondisi demikian seharusnya dapat diatasi jika ada kepedulian dari semua pihak yang terkait (stakeholders), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia akademis, serta para pelaku bisnis.

 

Agenda Kedepan

Promosi potensi Kabupaten Cirebon yang memiliki keberagaman dan keunikan tersendiri melalui publikasi dengan TIK menjanjikan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Kerja sama pemerintah dan pelaku bisnis dengan dukungan TIK yang optimal merupakan hal mutlak yang menjamin terwujudnya masyarakat informasi dengan perekonomian digital yang sejahtera.

Upaya menuju kearah sana harus direalisasikan melalui pembangunan sebuah portal                  e-marketplace bersama yang berperan sebagai intermediasi antara sejumlah produsen dengan konsumen serta jaminan dari pemerintah dan lembaga keuangan atau perkreditan rakyat, merupakan salah satu solusi yang cukup menjanjikan.

Konsep e-marketplace dapat dideskripsikan sebagai sebuah pasar maya dimana didalamnya menyediakan informasi produk/bahan baku bagi penjual (sellers), menyediakan fasilitas tawar menawar antara penjual (sellers) dan pembeli (buyers), menyediakan iklan/banner bagi penjual untuk mempromosikan produk/bahan baku, menydeiakan proses jual beli secara online, serta sistemnya bersifat “user friendly” dalam pengertian mudah dan enak untuk digunakan.

Wallahualam (Thursday, 16-10-14/Ries).

Oleh: Eri Susanto

/by

Diskominfo Kabupaten Cirebon Gelar Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan

,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan yang diikuti oleh seluruh aparat Desa dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Cirebon, Selasa (18/08/2015).

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa di Gedung Da’wah Sumber.

Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Hendi Syahbudin, A.Ks melaporkan kegiatan ini dimaksudkan memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat tentang layanan di Bidang Pos. Sedangkan tujuan itu sendiri agar terpenuhi kewajiban USO ( Universal Service Obligation) di Bidang Pos serta untuk meningkatkan pemahaman tentang Pos bagi Pengelola Pos Desa dan Jasa Titipan.

Hendi Syahbudin, A.Ks menyampaikan dengan dilaksanakan pembinaan ini diharapkan setiap desa mampu menjadi Agen Pos di desanya masing-masing dan bisa mendapatkan penghasilan dari jasa titipan dan agen pos.

Sementara Sambutan Kepala Dinas dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. Benni Sugriarsa sekaligus membuka acara ini menyampaikan bahwa acara Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pembinaan pos desa pada tahun 2014, dimana pada tahun tersebut respon dari para peserta begitu besar untuk itu pada tahun 2015 ini, kami Diskominfo Kabupaten Cirebon ingin mewujudkan Program Pos Desa tersebut dengan melaksanakan kembali Pembinaan Pos Desa yang sudah ada maupun yang baru.

Sampai Tahun 2014 dari 412 desa di Kabupaten Cirebon baru ada 40 Pos Desa di Kecamatan Kabupaten Cirebon dan dengan adanya kegiatan Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan Tahun 2015, Pos Desa akan bertambah.

Dengan adanya pos desa diharapkan; akan mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan pos; menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat; selain pelayanan pos dan jasa titipan, juga pelayanan-pelayanan lain seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, dll.

Sesuai dengan tema kali ini “tata cara pengelolaan pos desa dan jasa titipan” kami harapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Pos dan Jasa Titipan di pedesaan.

Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan pemaparan dengan nara sumber dari Kantor Pos Cirebon Iwan Andri Wijanarko dan Sunarja serta Agen Pos yang telah berhasil dari Arum Sari Talun yaitu Pak Suwaryo.

(Bens/Sahidin, Diskominfo)

/by

Pemutaran Film Perjuangan Sambut HUT Kemerdekaan ke-70 RI

,

Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Cirebon menggelar Pemutaran Film Program dan Film Hiburan yang dilaksanakan pada hari Jum’at (14/08/2015) bertempat di Balai Desa Kerandon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Pemutaran Film ini merupakan Program Kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam rangkaian untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia Tahun 2015.

Dalam pelaksanaannya, Tim Film terlebih dahulu melakukan wawar keliling untuk memberitahukan masyarakat Desa Kerandon dan sekitarnya agar hadir dibalai desa untuk menonton film dan dilanjutkan dengan pemutaran film Pembangunan Kabupaten Cirebon, Film Program KB, Film Dokumenter tentang Perjuangan Soekarno dan Film hiburan.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Perangkat Desa Kerandon, muspika Kecamatan Talun masyarakat setempat. Sementara dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sendiri terlihat hadir Kabid Sarana Komunkasi dan Diseminasi Informasi Drs. Sukiman dan Kepala Seksi Informasi Publik dan Kelembagaan Bidang SKDI Tati Suharti, SmHk..

Kepala Seksi Penyiaran dan Pers Bidang SKDI Komsiya, S.Sos. menyampaikan kegiatan ini adalah merupakan kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia Tahun 2015 dan merupakan Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam rangka penyebarluasan informasi melalui pemutaran film.

Pemutaran Film ini berjalan dengan lancar dan ramai dipadati masyarakat setempat. (Bens/Faiz.F,Diskominfo) (Bens/Edys/Fais.F,Diskominfo)

/by

Diskominfo Laksanakan Upacara Peringatan HUT ke-70 RI

,

Seluruh Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Republik Indonesia Tahun 2015, Senin (17/08) berlangsung khidmat di Halaman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber.

Hadir dalam Upacara tersebut Sekretaris Dinas Kominfo, Komarudin, SE, para Kepala Bidang yakni Drs. Sukiman, Hendi Syahbudin, A.KS dan Fifi Erneti, S.Sos.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa selaku Pembina Upacara membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun Petugas dalam pelaksanaan Upacara tersebut yaitu Sri Rahayu sebagai pembawa acara, H. Eri Susanto, S.Ip,M.Eng sebagai Pemimpin Upacara. Sementara Sebagai Petugas Pengibar Bendera Merah Putih dibawakan oleh Cucu Ferisa, S.Sos, Iwan Yogaswara, S.Sos, dan Edy Sutanto, ST.

Untuk pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan oleh Aris Budiono, SE dan Ervim Kurniawan, S.Kom. Kemudian, Dewi Apri Susanti, Amd sebagai Dirigen serta sebagai Ajudan Kepala Dinas adalah Faiz Fadlillah, SH.

Acara berjalan lancar dan ditutup dengan do’a yang dibacakan oleh Komsiya, S.Sos.

(Bens/Sahidin, Diskominfo)

/by

Diskominfo Kabupaten Garut Kunjungi Diskominfo Kabupaten Cirebon

,

Sebanyak tujuh orang perwakilan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Garut berkunjung ke Diskominfo Kabupaten Cirebon, di Jalan Sunan Drajat Nomor 15 Sumber- Cirebon, Selasa (11/08/2015).

Kedatangannya ke Kabupaten Cirebon, bertujuan untuk menimba ilmu atau berguru soal tugas pokok dan fungsi Diskominfo karena Diskominfo Garut yang baru saja terbentuk melalui Peraturan Daerah (Perda), jelas Sekretaris Kominfo Kabupaten Garut.

Diakuinya menurut Sekdis Garut Kabupaten Kabupaten Cirebon banyak kemajuan yang jauh dari Garut, baik dari PPID nya maupun tugas pokok dan fungsi lainnya. Maka kami datang untuk melakukan studi banding yang Insyaallah akan kita terapkan di Kabupaten Garut.

“Banyak yang kami dapatkan dari kunjungan ini, contohnya mengenai sejarah pembentukan Diskominfo Kabupaten Cirebon, mekanisme PPID, model keterbukaan informasi publik hingga penyelesaian sengketa informasi, media internal seperti majalah, televisi dan radio, dan Kemitraan dengan media massa serta organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan bidang komunikasi dan informasi. Kemudian yang lainnya mengenai menara telekomunikasi dan teknologi informasi. Kedepan kita akan mengadopsi kegiatan-kegiatan tersebut”, ungkap beliau.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Drs. H. R. Benni Sugriarsa, memaparkan, kami saling bertukar pendapat dan pemikiran mengenai tugas pokok dan fungsi. Hal ini berguna sebagai masukan bagi kedua belah pihak, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik. Diskominfo Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk berinovasi dan berkreasi dalam menyelenggarakan komunikasi dan informasi. Kami juga akan terus menggunakan multi media komunikasi, agar dapat menjawab perkembangan zaman.

Acara kunjungan tersebut berjalan dengan kondusif dan saling tukar informasi terutama Diskominfo Kabupaten Cirebon dengan tiga bidang memaparkan tupoksinya masing-masing dan prodak unggulannya. (edys n faiz 11/08/2015 Diskominfo Kab Cirebon)

 

/by

Pagelaran Wayang Kulit Purwa Hidayat Jati

,

Dalam rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat luas melalui Kesenian Tradisional sekaligus pada tanggal 07 Agustus 2015 bertempat di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon berlangsung Pertunjukan Rakyat dengan menampilkan pegelaran Wayang Kulit Purwa Hidayat Jati dari Gegesik Lor, dengan dalang Ki Suherman dan Nyiwarangga Ny.Hj.Ugi S dari Indramayu mengambil lakon Cungkring Dadi Raja. kegiatan tersebut selain melestarikan kebudayaan Cirebon juga sekaligus Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat.

Hadir pada kesempatan tersebut jajaran Muspika Kecamatan Plumbon, Kuwu Kebarepan, Jajaran budayawan serta masyarakat sekitarnya.

Pada Kesempatan tersebut Ketua FK Metra Kabupaten Cirebon H. Sulama Hadi mengatakan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui pertunjukan rakyat memiliki dua misi yang saling keterkaitan satu sama lainya yakni memberikan penyuluhan tentang berbagai Program Pembangunan baik bersifat lokal maupun nasional serta sekaligus melestarikan kegiatan kebudayaan leluhur kita sehingga dapat dilhiat dan dimengerti oleh anak cucu kita.

Kepala Bidang SKDI Drs. Sukiman pada kesempatan tersebut kegiatan pegelaran kesenian tradisional pada malam hari ini merupakan putaran yang ke-8 dimana Diskominfo bersama-sama dengan FK Metra sebulan sekali mengadakan pertunjukan kesenian tradisional berupa wayang kulit, sandiwara, dan lainnya dengan tujuan agar kesenian tersebut masih bisa dilihat oleh anak cucu kita. Selain itu perlu diketahui bersama dalam rangka meningkatkan IPM di Kabupaten Cirebon diharapkan agar warganya dapat berpartisipasi dengan cara peningkatan pendidikan kepada anak-anaknya serta kegiatan lainnya yang akan dapat menunjang kemajuan bagi keluarga dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pementasan wayang Kulit Purwa Hidayat Jati dengan dalang Ki Suherman dan sinden /nyiwarangga NY.H. Ugi S dari Indramayu dengan mengambil lakon Cungkring Dadi Raja. (Sahidin, Diskominfo)

 

/by

Halal Bi Halal Keluarga Besar Radio Komunitas Sportif FM

, ,

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar fans dan Crew Sportif FM pada tanggal 30 Juli 2015 bertempat dihalaman distudio Radio Komunitas Spotif FM Desa Karangsari Kecamatan Weru telah dilaksanakan acara halal-bihalal. Tujuan dari halal bihalal tersebut selain sebagai pengikat tali silaturohmi juga untuk merencanakan peningkatan program siaran Radio Sportif FM.dan tausyiah disampaikan oleh KH.Jafar Sidiq dengan materi silaturohmi merupakan pengikat persaudaraan bagi sesama insan muslim.

Hadir pada kesempatan tersebut Kadis Kominfo Drs. R. Benni Sugriarsa dan Jajaranya, RRI Reg II Cirebon dan jajarannya, Fans Sportif dan masyarakat Desa Karangsari.

Pimpinan Radio Sportif FM Ambari alias BA pada kesempatan tersebut mengatakan Kegiatan halal-bihalal ini merupakan agenda tahunan diamana sebagai kebiasaan fans dan crew Sportif FM setiap selesai melaksanakan ibadah saum mengadakan halal bihalal dengan tujuan untuk mempererat tali silaturohmi antara fens dan semua crew sportif, juga merupakan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim di sekitar Desa Karangsari.

Sesepuh fans Sportif FM H. Narma pada acara halal-bihalal ini sangat berfaedah sekali bagi para fans dan crew sportif dimana dalam keseharian kita bertemu hanya melalui siaran namun pada malam hari ini kita bisa langsung bertatap muka, sehingga akan mengikat tali persaudaraan semakin erat. Merupakan suatu kehormatan besar yang diberikan untuk radio Sportif FM  dengan banyak yang datangnya pejabat-pejabat dari Diskominfo dan LPPL Radio RRI Cirebon sebagai Pembina dan Pengarah Radio.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Beni Sugiarsa pada saat itu mengatakan keberadaan radio dalam rangka pembangunan informasi kemasyarakat masih sangat dominan sekali karena radio mempunyai komunitas tersendiri juga mempunyai jangkauan yang sangat luas. Salah satu keuntungan dari radio mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dimana radio bisa dinikmati oleh fansnya, walaupun sedang apapun.bagi pengelola siaran radio kami intruksikan agar dapat meningkatkan mutu siarannya dengan cara menyusun acara siaran tidak monoton dan juga menggunakan bahasa yang baik sehingga para pendengar  tidak akan merasa jenuh. Selain itu bagi radio yang belum mempunyai perizinan yang sesuai dengan ketentuan agar segera menyelesaikan perizinannya.

Kepala RRI Region 2 Cirebon Ning Rum S.Sos dalam hal ini diwakilkan salah satu pejabat RRI pada saat itu mengatakan radio komunitas merupakan salah satu rekanan RRI dimana radio komunitas selalu merilay berita-berita dari RRI, sehingga jangkauan RRI akan bertambah luas dan penyampaian informasi kemasayarakat akan lebih banyak lagi. Perlu diketahui RRI pada saat ini telah ada program RRI Play diamana  siaran RRI dapat diterima oleh masyarakat dengan menggunakan hanya satu klik.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pembagian santunan terhadap para penyiar berprestasi, yatim piatu dan jompo dan diakiri dengan tausyiah yang disampaikan oleh KH. Jafar Shidiq materi silaturohmi merupakan pengikat persaudaraan bagi sesama insan muslim. (Bens/Sahidin dan Edys/Faiz.,Diskominfo)

/by

Pemutaran Film Desa Cisaat

Dalam rangka Safari Ramadhan Bupati Cirebon ke-4 Tahun 2015, tepatnya di Desa Cisaat Kecamatan Dukuhpuntang Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Cirebon melakukan pemutaran Film Pembangunandan Hiburan, Jum’at (03/07/2015).

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menanti santap sahur bersama juga sebagai hiburan masyarakat dan peserta yang mengikuti safari ramadhan.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut muspika Kecamatan Dukuh Puntang, Camat dan Kepala OPD Kabupaten Cirebon dan masyarakat setempat

Sementara dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sendiri terlihat hadir Kepala Dinas Kominfo Drs. Benni Sugriarsa, Kabid Sarana Komunkasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Drs. Sukiman, Kabid Postel Hendi Syahbudin, A.KS dan Kru Film dari SKDI.

Pemutaran film yang dilaksanakan usai acara dialog interaktif antara Bupati Cirebon dengan masyarakat setempat  dengan menampilkan film Pembangunan Kabupaten Cirebon dan disusul dengan fIlm hiburan yang berjudul sang pencerah.

Pemutaran Film ini berjalan dengan lancar dan ramai dipadati masyarakat setempat. (Bens/Faiz.F,Diskominfo)

/by