Latest News
Everything thats going on at Enfold is collected here
Hey there! We are Enfold and we make really beautiful and amazing stuff.
This can be used to describe what you do, how you do it, & who you do it for.
Peringati HSN, Bupati Imron Resmikan Penamaan Aula KH. Abbas Abdul Jamil Asrama Haji Kabupaten Cirebon
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bertepatan dengan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan tema “Jihad Santri Jayakan Negeri”, Pemerintah Kabupaten Cirebon menandatangani prasasti pemberian nama aula gedung KH. Abbas Abdul Jamil Asrama Haji Kabupaten Cirebon.
Penamaan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap tokoh yang memiliki peran penting lahirnya resolusi jihad, yang saat ini dijadikan sebagai Hari Santri Nasional tersebut.
KH. Abbas dianggap sebagai kyai dan tokoh masyarakat dari Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.
Pemberian nama gedung dengan nama KH. Abbas juga terkait upaya dari Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial, yang tengah melakukan proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH. Abbas oleh pemerintah pusat.
Pemkab Cirebon sesuai dengan SK Nomor 400.9.5/Kep 878-Dinsos/2023, telah membentuk TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah), yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan birokrat, yang diketuai oleh KH. Aziz Hakim Syaerozie (Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon).
Pengusulan ini berdasarkan harapan dan desakan dari masyarakat agar KH. Abbas, yang telah berjasa besar bagi bangsa Indonesia mendapatkan apresiasi dari negara.
“KH. Abbas adalah tokoh Cirebon yang pengaruhnya sangat luas, tidak saja bagi masyarakat Cirebon, tetapi juga bangsa Indonesia,” ujar Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Lapangan Ranggajati Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Minggu (22/10/2023).
Menurut Imron, tanpa ada KH. Abbas, mungkin tidak akan ada pertempuran Surabaya, yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tahunnya.
Ia menyebut, KH. Hasyim Asy’ari belum berani memutuskan waktu yang tepat untuk memulai peperangan sampai KH. Abbas datang ke Surabaya.
Penandatanganan peresmian aula gedung KH. Abbas Abdul Jamil, Asrama Haji Kabupaten Cirebon ini, sengaja dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Santri. “Hal ini dilakukan, sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap sosok KH. Abbas Abdul Jamil,” kata Imron.
Pihak keluarga, yang diwakili oleh Kyai Mohammad Mustahdi, mengaku senang dan bersyukur, bahwa perjuangan kakeknya diapresiasi oleh negara.
Cucu dari KH. Abbas ini menuturkan, bahwa ia sangat yakin, kakeknya tersebut berjuang dilandasi keikhlasan dan semata-mata karena Allah SWT.
“Saya mengucapkan terima kasih pada tim pengusul, yang terus berikhtiar supaya KH. Abbas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” kata Mustahdi.
Sementara itu, KH. Azis H. Syaerozie, Ketua TP2GD sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Cirebon menambahkan, bahwa KH. Abbas merupakan sosok penting dalam membangun Nahdlatul Ulama.
Menurut Aziz, KH. Abbas adalah teladan bagi pengurus NU, tidak saja mengenai kealiman, tetapi juga wawasan kebangsaan dan kiprah nyata perjuangan untuk bangsa dan negara.
“Sebagai ketua TP2GD, saya akan berusaha maksimal agar negara memberikan penghargaan terhadap KH. Abbas, dengan memberikan gelar Pahlawan Nasional,” tambahnya. (DISKOMINFO)
Buka secara Simbolis, Wabup Ayu Berharap Pilwu 2023 Hasilkan Kuwu-kuwu Terpilih dan Terbaik
BERITAKABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si membuka secara simbolis Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak Kabupaten Cirebon tahun 2023 di TPS 04 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Minggu (22/10/2023).
Wabup Ayu menjelaskan, bahwa pelaksanaan Pilwu serentak tahun 2023 beririsan dengan Pemilu, maka diharapkan kondusifitas di lapangan tetap terjaga, agar pelaksanaan Pilwu serentak di Kabupaten Cirebon sukses tanpa ekses.
Melalui Pilwu serentak ini, Ayu menambahkan, diharapkan dapat menghasilkan calon kuwu terpilih, yang benar-benar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.
Selain para calon kuwu mempunyai kemampuan, wawasan yang luas serta memiliki dedikasi dan pengabdian terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penguatan desentralisasi.
“Diharapkan juga dapat mendukung terciptanya pemerintahan desa yang maju dan mandiri,” kata Ayu.
Ia juga mengimbau, untuk para calon kuwu yang hari ini berkontestasi, agar tetap untuk menjaga kondusifitas, karena peristiwa yang terjadi hari ini merupakan bagian dari sejarah hidup dan akan meninggalkan bekas yang mendalam, baik bagi diri para calon kuwu, maupun bagi seluruh anggota keluarga.
“Harus dipahami dan diterima dengan tulus, karena filosofi pemilihan kuwu adalah mencari figur pemimpin yang berhasil merebut kepercayaan terbesar dari rakyat, dan juga menemukan tokoh panutan yang akan dijadikan suri tauladan bagi masyarakat di desanya,” jelas Ayu.
Di akhir, Ayu menambahkan, kepada seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih, untuk benar-benar memanfaatkan Pilwu ini dengan sebaik-baiknya.
“Hindari segala bentuk perpecahan, yang dapat mengancam kebersamaan dan persaudaraan antar keluarga di desa,” harapnya. (DISKOMINFO)
Bupati Imron Dorong Pengembangan Sektor Pariwisata Melalui Desa Wisata
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mendorong pengembangan desa wisata sebagai salah satu langkah untuk kebangkitan sektor pariwisata di Kabupaten Cirebon.
Menurut Imron, potensi desa-desa wisata di Kabupaten Cirebon semakin menggeliat, karena dikemas dalam konsep pariwisata alternatif dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, serta komunitas dan kearifan lokal.
“Kami lihat sudah bermunculan banyak desa wisata. Bagusnya, mereka di desa membangun tanpa menjadi konservatif. Saya kira merupakan sebuah solusi yang bagus,” kata Imron saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi “Festival Destinasi Desa Wisata, Grebeg Sedong Cirebon Katon” di Desa Kertawangun, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Sabtu (21/10/2023).
Keberadaan desa wisata tidak hanya meningkatkan perekonomian, melainkan bisa menaikkan taraf hidup masyarakat. Sementara, dari sisi sosial bisa memacu partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan, dan kepedulian.
Imron menyebutkan, adanya pengelolaan desa wisata yang terintegrasi, diharapkan seluruh potensi masing-masing kawasan dapat berkembang sesuai karakteristiknya dan menerapkan prinsip Sapta Pesona.
“Keadaan ini tentunya, menjadi peluang bagi kita untuk secara kreatif berkarya dalam memajukan Kabupaten Cirebon, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” sambungnya.
Dalam festival tersebut, Imron melihat sejumlah atraksi yang dilakukan oleh warga dari empat desa di Kecamatan Sedong, yakni Desa Panambangan, Desa Kertawangun, Desa Sedong Lor, dan Desa Windujaya.
Beberapa atraksi yang dilakukan, diantaranya penampilan kesenian persembahan desa wisata, talkshow milenial, pesta rakyat, ragam perlombaan, bazzar UMKM, dan workshop kepada kelompok sadar wisata.
Disebutkan Imron, kegiatan tersebut memanfaatkan potensi alam sekaligus untuk memviralkan potensi desa wisata di media sosial agar menjadi daya tarik bagi wisatawan.
“Ini sebagai salah satu upaya menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah tujuan wisata melalui keindahan dan daya tarik desa wisata,” tambah Imron.
Lebih lanjut, kata Imron, pemerintah daerah memiliki inovasi dalam pengembangan desa wisata, yaitu dengan memberikan bantuan keuangan khusus (Bankeudesus) kepada desa wisata yang telah ditetapkan.
“Di Kabupaten Cirebon sendiri terdapat sembilan desa wisata pada tahun 2023 dan yang akan memperoleh Bankeudesus ini, satu diantaranya adalah Desa Panambangan di Kecamatan Sedong untuk pengembangan sarana wisata air,” jelasnya. (DISKOMINFO)
Bupati Imron Launching SiDITA, PAD Retribusi Tenaga Kerja Asing Bakal Meningkat
BERITAKABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang sudah membuat inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut diungkapkan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat melakukan launching Sistem Digitalisasi Retribusi Tenaga Kerja Asing (SiDITA) di Hotel Patra Cirebon, Kamis (19/10/2023).
Menurut Imron, apa yang dilakukan oleh Disnaker ini sangat bagus, apalagi bisa menunjang PAD yang lebih tinggi. “Ini merupakan inovasi yang dibuat oleh Kadisnaker, dimana kedepan PAD untuk retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa meningkat,” katanya.
Ia mengungkapkan, pada era globalisasi saat ini, Indonesia masih memerlukan investor asing, dan sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO), yang harus membuka kesempatan masuknya TKA.
Imron juga mengatakan, trend keberadaan TKA yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Cirebon semakin meningkat jumlahnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
“Keberadaan TKA yang meningkat, diharapkan menjadi daya ungkit terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi penggunaan TKA,” lanjutnya.
Dijelaskan Imron, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
“Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA, dikenakan retribusi untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi, dalam satu kabupaten/kota dengan nilai retribusi besarnya US$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan,” jelas Imron.
Sehingga, kata Imron, untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi penggunaan TKA di Kabupaten Cirebon adalah melalui inovasi sistem pembayaran retribusi yang lebih mudah.
“Biasanya, transaksi pembayaran yang dilakukan secara manual dengan langsung mendatangi loket pada bank persepsi yang ditunjuk pemerintah daerah (bank BJB), tetapi belum memberikan kemudahan layanan pembayaran, yang berakibat pada capaian target penerimaan pendapatan retribusi daerah. Sehingga, dengan diterapkan inovasi sistem pembayaran digitalisasi melalui virtual account SiDITA ini, kami optimis, pada tahun anggaran 2024 dapat melebihi target penerimaan,” ungkap Imron.
“Karena inovasi ini, dapat memangkas alur transaksi pembayaran secara manual dan transaksi dapat dilakukan dimanapun pun, kapan pun, dan dari bank mana pun, sehingga lebih efisiensi waktu dan tenaga,” tambahnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, jumlah TKA di Kabupaten Cirebon saat ini tercatat sebanyak 412 orang. Ratusan TKA tersebut berasal dari 21 negara yang bekerja pada 70 perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon.
Bahkan kata Novi, pihaknya mampu mencapai terget PAD sektor penarikan retribusi penggunaan TKA di Kabupaten Cirebon. “Capaian retribusi Oktober 2023, dari target Rp1 Miliar kini sudah tercapai Rp2,5 Miliar, artinya lebih dari 255 persen capaiannya,” jelas Novi.
Ia menambahkan, bahwa sistem digital SiDITA ini merupakan pelayanan berbasis virtual account pertama yang dilaunching dari kota/kabupaten se-Jawa Barat.
“Sistem digital SiDITA ini untuk mempermudah pembayaran retribusi pembayaran TKA yang bekerjasama dengan bank BJB. Sehingga nantinya, perusahaan yang mempekerjakan TKA bisa memanfaatkan program ini dengan mudah,” imbuhnya. (DISKOMINFO)
Diskominfo Kabupaten Cirebon Luncurkan Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (Sipiter), Menjadi Rumah bagi Layanan Masyarakat
BERITAKABUPATEN CIREBON — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terus melakukan inovasi dalam mempermudah layanan berbasis elektronik. Terbaru, Diskominfo Kabupaten Cirebon meluncurkan Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (Sipiter), bertempat di Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (18/10/2023).
Peluncuran Sipiter ini merupakan Laporan Proyek Perubahan Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, SH., MH yang tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XX Tahun 2023.
Launching ini dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon yang sekaligus mentor, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon.
Dalam aplikasi tersebut, terdapat beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas maupun ASN di lingkungan Pemkab Cirebon. Sehingga, Sipiter ini juga merupakan integrasi beberapa layanan elektronik yang selama ini masih tersebar di Perangkat Daerah masing-masing dijadikan dalam satu wadah layanan secara terpadu.
Bupati Imron menyambut baik inovasi yang dilakukan ini. Menurutnya, semangat reformasi birokrasi berbasis elektronik ini bisa cepat tercapai dengan adanya integrasi layanan.
“Dengan adanya sistem ini, maka masyarakat cukup dipermudah, karena semua layanan masyarakat sudah terpadu ada disitu dalam satu layanan website. Semoga inovasi ini juga bisa memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi masyarakat secara umum maupun ASN,” ujar Imron.
Namun, Imron juga meminta kepada semua instansi di Pemkab Cirebon untuk ikut berperan aktif dalam memperbaharui data yang ada dalam sistem. Karena, menurutnya, tanpa adanya kerjasama, maka sistem yang baik tidak akan berjalan dengan baik.
“Perangkat daerah juga harus ikut membantu, karena pada dasarnya, semua ini untuk mempermudah layanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Di tempat sama, Sekda Kabupaten Cirebon juga menyebut inovasi ini sangat sejalan dengan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
“Kita berharap, masyarakat bisa memanfaatkan website Sipiter ini untuk mendapatkan berbagai layanan yang dibutuhkan. Efektif, efisien dan transparan adalah semangat kita dalam memberikan pelayanan,” singkatnya.
Sementara itu, Kadiskominfo Kabupaten Cirebon sebut masih ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan website Sipiter ini. Menurutnya, penyempurnaan dari website akan terus diupayakan oleh pihaknya, sehingga kedepan website Sipiter akan bermanfaat secara penuh.
“Ada beberapa perangkat daerah yang belum menyerahkan data layanan informasi berbasis elektroniknya, sehingga saat ini website Sipiter kedepannya akan dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan,” ungkap Bambang.
“Harapan saya, semoga website Sipiter ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dan ASN yang hendak mendapatkan pelayanan melalui media elektronik. Karena kalau diibaratkan, Sipiter ini merupakan rumah bagi berbagai aplikasi layanan informasi berbasis elektronik yang disediakan oleh Pemkab Cirebon,” imbuhnya. (DISKOMINFO)
Percepat Penurunan Angka Stunting, Wabup Ayu: Intervensi Harus dari Hulu
BERITAKABUPATEN CIREBON– Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si kembali melakukan Monitoring dan Evaluasi (Movev) Stunting, kali ini di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Selasa (17/10/2023).
Sepanjang 2023 ini, pemerintah daerah sudah melakukan monitoring ke 16 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Menurut Wabup Cirebon yang akrab disapa Ayu ini, penurunan angka stunting merupakan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam instruksinya itu, Presiden RI menekankan, pada 2024 angka gagal tumbuh atau stunting harus berada pada angka 14 persen.
Dan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu bagian yang turut menurunkan angka tersebut.
“Berdasarkan data, pada 2023 ini, jumlah angka stunting di Kabupaten Cirebon sebanyak 14.014 atau 8,59 persen dari jumlah balita. Puluhan ribu balita tersebut, tersebar di 28 desa dari sembilan kecamatan,” kata Ayu.
Ayu berharap, seluruh jajaran yang bertugas melakukan percepatan penurunan angka stunting tersebut, tidak hanya sekadar melakukan seremoni saja, melainkan paham akan langkah kerja yang harus digulirkan.
“Saya yakin, dengan semangat bersama bisa mencapai target sesuai dengan Inpres 72 Tahun 2021, yakni 14 persen bisa terwujud,” lanjut Ayu.
Ia mengungkapkan, di Kecamatan Weru ada 9 desa dan keseluruhan kasus stunting ada 212 anak. Dan yang paling tinggi di Desa Karangsari, yaitu 54 anak.
“Kita tengah mencari pola strategi seperti apa yang akan kita lakukan agar stunting menurun. Kita sudah punya rencana aksi, namun harus sesuai dulu datanya berdasarkan “by name by adress”,” ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini anak atau balita yang terkena stunting setiap bulannya selalu dipantau dan bagaimana pihaknya mengintervensi keluarga yang anaknya terkena stunting tersebut.
“Intervensinya ya harus dari hulunya, yaitu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, agar ketika mempunyai anak tidak stunting,” sambung Ayu.
“Kemudian, anak yang baru lahir dimulai usia 0-2 tahun atau dari 1000 hari pertama kehidupan diberikan ASI Eksklusif serta asupan makanan tambahan, dan hal ini sudah dilakukan sosialisasi maupun konseling dengan Dinas Kesehatan, puskesmas, kader atau tim pendamping keluarga,” pungkasnya. (DISKOMINFO)