Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Workshop bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Cirebon, Rabu (02/12/2015) berlangsung di Gedung Da’wah Sumber.

Kegiatan ini diikuti seluruh Sekretaris Dinas dan Sekretaris Kecamatan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan di Kabupaten Cirebon dengan mengundang nara sumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.

Dalam laporan Panitia Penyelenggara Drs. Sukiman Bidang SKDI Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, namun ada informasi publik yang apabila diberikan kepada pihak pemohon akan menimbulkan situasi yang memberikan kerawanan, informasi yang demikian tidak bisa dikeluarkan atau dikecualikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Drs. Sukiman mengatakan maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang informasi yang dikecualikan (dirahasiakan) oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon.

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Cirebon serta untuk memperkuat keberadaan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Informasi Publik.

Sementara dalam sambutan Kepala Dinas Kominfo Drs. R. Benni Sugriarsa sekaligus membuka kegiatan ini menyampaikan melalui Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebagai penyelenggara negara khususnya pemerintah daerah kita dituntut menjaga nilai-nilai keterbukaan sejalan dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang KIP ini, dimana berbagai tuntutan keterbukaan informasi kepada publik merupakan kewajiban yang melekat bagi penyelenggara negara, organisasi baik pemerintah maupun non Pemerintah yang menggunakan sumber dana dari APBN/APBD ataupun sumbangan masyarakat baik dalam maupun luar negeri.

Perlu juga hadirin ketahui keterbukaan ini bukan keterbukaan sebebas-bebasnya masih ada berbagai hal yang masih dibatasi terutama berkaitan dengan Good Governance tanpa mengesampingkan stabilitas nasional.

Secara pribadi selaku Kepala Dinas saya memandang lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP ini merupakan kelengkapan formal, karena selama ini jajaran penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Cirebon telah melaksanakan azas keterbukaan ini, walaupun demikian dengan ditetapkannya undang-undang ini akan makin memperlancar tugas pemerintahan dalam melaksanakan amanat rakyat guna mencapai masyarakat Kabupaten Cirebon yang madani.

Sesuai Dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 042/KEP.546-DISKOMINFO/2015 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Sekretaris OPD/Kecamatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta telah ditetapkan pula Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Standar Pelayanan Informasi Publik.

Diharapkan dengan diadakannya workshop serta pembekalan para Sekretaris OPD dan Sekretaris Kecamatan agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksinya.

(Bens, Diskominfo)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa memaparkan Program Jangka Menengah untuk perkembangan Teknologi Informasi khususnya untuk desa dan kecamatan yakni Program Teleconference dan Website Kecamatan, Kamis (26/11/2015) dalam acara Rakor bersama para Camat.

Rapat Koordinasi ini berlangsung di Kecamatan Sumber dan dihadiri para Camat se-Kabupaten Cirebon. Hadir juga dalam Rakor tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si, dan Kepala Bagian Pemerintahan Suhartono, S.Sos.

Dikatakan Kadis Kominfo bahwa rencananya pertengahan Bulan Desamber 2015 akan terpasang teleconference dan akan melaunching kecamatan mana yang akan kita pasang.

Seperti yang dijelaskan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bahwa untuk mempercepat pembangunan desa diperlukan sinergitas perencanaan pembangunan desa dan OPD .

Kadis Kominfo mengatakan dalam hal ini kita berkewajiban menyediakan layanan informasi kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut tersampaikan dan Tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon akan memasang beberapa titik teleconference di kelurahan dengan harapan agar masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan Bupati.

Dan bagi masyarakat yang ingin audiensi dengan Bupati cukup dengan mengcombine,. Hal ini menunjang percepatan koordinasi dengan memasang selang optik bawah tanah walaupun masih terbatas untuk seputaran OPD Sumber sekitar 32 km.

Tahun 2017 mendatang sudah mulai pengaktifan digital office, electronic office, termasuk website, office email untuk seluruh kecamatan.

“Kita fasilitasi rumah (website) untuk desa dan kecamatan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat, fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat dari mulai profil kecamatan, data-data kecamatan, dsb” pungkasnya (Bens, Diskominfo).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa menghadiri Temu Bako Humas dan Komunitas Expo 2015 yang dibuka secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, Selasa (17/11/2015) di Dyandra Convention Center Surabaya, Jalan Basuki Rahmat 93-105 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Temu Bako Humas ini dihadiri oleh kurang lebih 800 orang yang terdiri dari Pejabat Humas Kementerian Lembaga Pusat, Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dan Kepala Dinas Infokom, Perguruan Tinggi dan anggota Bako Humas Pusat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Media Tradisional dan Komunitas Fotografi.

Dirjen Kamunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Ir. Joko Agung Hariri, MM selaku Panitia Penyelenggara menyampaikan bahwa Temu Bako Humas dan Komunitas Tingkat Nasional 2015 mengambil tema “ Pelaksanaan Government Publik Relation melalui Humas dan Komunitas menuju Percepatan Revolusi Mental untuk Indonesia Hebat”

Penerapan konsepsi Govenrment Publik Relation (GPR) membutuhkan dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Komunitas merupakan unsur yang vital dalam melaksanakan fungsi Kehumasan.

Disini pemerintah dituntut mampu menjalankan salah satu bagian penting public relation yang disebut Governtmen and Community Relation. Hubungan antara Pemerintah dan Komunitas menjadi sangat penting karena Kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Ir. Joko mengatakan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan fungsi GPR dan menyebarkan berbagai konten humas Nawa Cita dan Revolusi Mental melaui mitra strategis baik humas dan komunitas agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman komprehensip.

Memberikan apresiasi kepada mitra strategis yang secara konsisten melaksanakan fungsi Publik Relation mendukung Pemerintah dalam pembangunan.

Ir. Joko menyampaikan manfaat bagi masyarakat yakni terpenuhinya hak memperoleh informasi program prioritas secara proposional dan akurat dari berbagai kanal media sehingga terlibat aktif dalam proses pengambilan Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan manfaat bagi Humas yakni pertemuan ini menjadi media koordinasi, integrasi, sinkronisasi komunikasi antar humas pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Hasil yang diharapkan tersebarnya informasi mengenai kebijakan aktual Pemerintah sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan meningkatkan profesionalisme perubahan pola pikir Humas Pemerintah dengan karakter informasi yang mendidik, memberdayakan, dan mencerahkan melalui media informasi yang dikuasainya.

Sementara dalam sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf sebagai tuan rumah menyampaikan ucapan terimah kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang menunjuk Kota Surabaya sebagai tempat kegiatan ini.

Wakil Gubernur mengatakan Humas menjadi makin penting dalam era keterbukaan sekarang ini. Ada kebebasan Informasi dan kebasan Pers, dimana media massa mendominasi agenda publik.

Humas Pemerintah dituntut untuk mempunyai kemampuan yang baik, pro aktif dan professional.

Sedangkan dalam sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi sekalugus membuka acara ini menyampaikan Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan penjabaran dari area perubahan mental aparatur adalah kewajiban kita semua khususnya keluarga besar Bako Humas serta komunitas kehumasan untuk mensukseskan gerakan tersebut melalui pengelolaan kumunikasi publik.

Untuk mengoptimalkan peran Humas Pemerintah atau yang kita sebut GPR, Bapak Presiden sudah mengeluarkan Interuksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Melalui Interuksi Presiden tersebut, Bapak Presiden menyampaikan beberapa interuksi kepada Pimpinan Kementerian, Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota yakni :

Pertama menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi pemerintahan. Yang kedua menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatikan Republik Indonesia terkait dengan kebijakan dan program-program Pembangunan Nasional dari Pemerintah.

Ketiga menyampaikan setiap kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah ke publik secara cepat dan tepat. Yang keempat menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, tepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait kebijakan dan program Pemerintah agar rakyat memahami apa yang tengah dikerjakan Pemerintah, agar rakyat tahu berbagai macam upaya-upaya Pembangunan Nasional untuk kesejahteraan rakyatnya dan agar rakyat tahu tujuan dan apa yang dikerjakan oleh Pemerintah kepada rakyatnya.

Selesai membuka acara tersebut Menpan dan Reformasi Birokrasi melakukan peninjauan Pameran Bako Humas dan Komunitas Expo 2015 di sekitar Gedung tersebut.

Kamis, 05/11/2015. Rombongan Biro Pemerintahan dan Kesra Sekterariat Daerah Pemprov Bengkulu tiba di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Drajat No. 15 Sumber sekitar Pukul 09.00 WIB, rombongan tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Bapak Gunarto dan diterima langsung oleh Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa beserta jajarannya. Disamping menjalin silaturhami, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan retribusi menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Bapak Gunarto mengucapkan terima kasih kepada Kadis Kominfo beserta jajarannya atas penerimaan kunjungan kerja Biro Pemerintahan dan Kesra Sekterariat Daerah Pemprov Bengkulu dan alhamdulillah mendapatkan pelajaran atau ilmu tambahan di Cirebon. Sementara itu Kadis Kominfo Drs. R. Benni Sugriarsa mengungkapkan kunjungan kerja ini bisa dijadikan ajang untuk sharing mengenai program-program apa saja yang belum dilaksanakan. (Faiz, Diskominfo).

Dishubkominfo Kabupaten Sukabumi melakukan Study Banding tentang Penyusunan Regulasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) ke Diskominfo Kabupaten Cirebon, Rabu (04/11/2015). Rombongan ini diterima langsung oleh Kadis Kominfo Drs. R. Benni Sugriarsa.

Kedatangan Dishubkominfo Sukabumi ini berkaitan dengan pembentukan LPPL yang baru akan kami laksanakan di Tahun 2016. Hal ini disampaikan oleh Kabid Kominfo dari Dishubkominfo Kabupaten Sukabumi Drs. Dede Daniel, M.Pd

Kabid Kominfo menambahkan Raperda LPPL sudah masuk dalam pembahasan DPRD Kabupaten Sukabumi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Perda segera disahkan sehingga ada penataan, baik dari sisi sarana prasarananya dan juga dijadikan payung hukum dalam pembentukan LPPL radio tersebut.

Kabid Kominfo menanyakan tentang struktur organisasi LPPL Ranggajati yang nantinya akan diterapkan di Kabupaten Sukabumi baik dari penentuan-penentuan yang dipersyaratkan bagi Dewan Direksi maupun Dewan Pengawas. Juga dari sisi penganggaran, produk hukum termasuk SOP (Setandar Operasional Prosedur) dan Kami yakin bisa didapatkan Di Diskominfo Kabupaten Cirebon.

“kami menilai Kabupaten Cirebon sudah bisa kami contoh untuk pembentukan LPPL di Kabupaten Sukabumi”

“ kami meminta dokumen-dokumen, baik dari Produk Hukum, SOP, Perbub dan Substansi materi yang dilakukan oleh LPPL Ranggajati Kabupaten Cirebon” ujarnya

Sebelumnya Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa menyampaikan ucapan selamat datang atas kunjungan Dishubkominfo Sukabumi di Kabupaten Cirebon.

Kaitannya dengan LPPL, kami sudah komitmen bahwa ini adalah salah satu fasilitas yang bertujuan untuk Penyebarluasan informasi baik Program Pemerintahan, Pembangunan maupun kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, LPPL Ranggajati juga sebagai mitra lembaga-lembaga lain yang ada di Kabupaten Cirebon sehingga kegiatan apapun yang menyangkut pemerintahan diinformasikan ke masyarakat seperti temu wicara (talk show) dan sebagainya.

Pertemuan ini dihadiri Sekdis Kominfo Komarudin, SE, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Drs. Sukiman, para Kasi dan jajaran SKDI. Juga dihadiri Direktur Utama LPPL Ranggajati Cirebon R. Mitra Sutari, SE. (Bens,Diskominfo)

Dalam rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat luas melalui Kesenian Tradisional sekaligus ikut serta memberikan support kepada tim P2WKSS Desa Balad, dalam mengikuti lomba P2WKSS tingkat Jawa Barat , pada tanggal10 Oktober 2015 bertempat di Desa Balad Kecamatan Dukuhpuntang telah berlangsung Pertunjukan Rakyat dengan menampilkan pegelaran Wayang Kulit Purwa Parawa Hadi Suara dari Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan, dengan dalang Ki Harja Rohadi G. dan Nyiwarangga Ny.Lili S dari Surantaka Kapetakan mengambil lakon Abimayu Gendong. Kegiatan tersebut selain melestarikan kebudayaan Cirebon juga sekaligus penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Hadir pada kesempatan tersebut jajaran Muspika Kecamatan Dukupuntang, Kuwu balad, jajaran budayawan serta masyarakat sekitarnya.

Pada Kesempatan tersebut Ketua FK Metra Kabupaten Cirebon H.Sulama Hadi mengatakan kegiatan Penyebar luasan Informasi Pembangunan melalui pertunjukan rakyat memiliki dua misi yang saling keterkaitan satu sama lainya yakni memberikan penyuluhan tentang berbagai Program Pembangunan baik bersifat local maupun nasional serta sekaligus melestarikan kegiatan kebudayaan leluhur kita sehingga dapat di lihat dan dimengerti oleh anak cucu kita.

Kepala Bidang SKDI Drs.Sukiman pada kesempatan tersebut kegiatan pegelaran kesenian tradisional pada malam hari ini merupakan putaran yang ke-11 dimana Diskominfo bersama-sama dengan FK Metra sebulan sekali mengadakan pertunjukan kesenian tradisional berupa wayang kulit, sandiwara, dan lainnya dengan tujuan agar kesenian tersebut masih bias dilihat oleh anak cucu kita. Selain itu perlu diketahui bersama dalam rangka meningkatkan IPM di Kabupaten Cirebon diharapkan agar warganya dapat berpartisipasi dengan cara peningkatan pendidikan kepada anak-anaknya serta kegiatan lainnya yang akan dapat menunjang kemajuan bagi keluarga dan masyarakat seperti peningkatan penghasilan keluarga melalui Program P2WKSS serta penataan lingkungan yang berwawasan kesehatan.

Kuwu Balad pada kesempatan tersebut mengatakan dalam rangka menghadapi penilaian lomba P2WKSS tingkat Jawa Barat diharapkan kepada masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan cara mengikuti dan melaksanakan seluruh ajakan para kader PKK maupun kader lainya semata-mata untuk peningkatan kehidupan kita semua

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pementasan wayang Kulit Purwa Parawa Hadi Suara dengan dalang Ki H.Harja Rohadi dan sinden Nyiwarangga Lili. S dari Kapetakan dengan mengambil lakon Abimayu Gendong (Sahidin-Diskominfo)

Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik secara tepat, cepat, dan akurat. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 september 2015 telah mengadakan sosioalisasi kepada 80 operator di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan tujuan pengembangkan jaringan Wide Area Network (WAN) agar dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Cirebon dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, Kepala Bidang Aplikasi Telematika Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Konsultan Jaringan pada Diskominfo, peserta sosialisasi dan undangan.

Dalam laporannya Kepala Bidang Aplikasi Telematika Diskominfo Fifi Erneti S. Sos mengatakan maksud diadakannya Sosialisasi Jaringan WAN Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan TIK atau e-Government khususnya Jaringan WAN Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi Jaringan WAN Kabupaten Cirebon untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik secara cepat, tepat, dan akurat. Peserta Sosialisasi Jaringan WAN Kabupaten Cirebon sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang yang terdiri dari para operator/admin kecamatan se-Kabupaten Cirebon. Penyelenggara Sosialisasi adalah Bidang Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, dengan narasumber dari Praktisi Teknologi Informasi yang menangani Maintenance Jaringan WAN Kabupaten Cirebon.

Sedangkan dalam sambutannya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengatakan   bahwa era reformasi yang didukung satu kekuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK.

TIK mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara kerja dan mengelola organisasi.

Oleh sebab itu, implementasi dan pemanfaatan TIK terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan mau tidak mau harus mampu mengubah paradigma lama, yakni melakukan alih teknologi informasi dari pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan elektronis atau digital.

Inti dari pemerintahan elektronis ini adalah bagaimana upaya pemanfaatan dan pendayagunaan TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih baik.

Oleh karenanya, saat ini TIK merupakan isue kebijakan publik pemerintah dan menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada tiap daerah. Fenomena implementasi tik di berbagai daerah di tanah air menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah serta terjangkau dari pemerintah dapat segera terpenuhi dengan media TIK. Hal ini sangatlah wajar karena memang fungsi utama TIK ini adalah sebagai alat bantu penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Proses birokrasi dan pelayanan yang dilakukan secara elektronis dan online dapat memberikan kemudahan untuk mengakses dan memperoleh informasi serta sekaligus bertransaksi.

(Sahidin, Edy’s-Diskominfo)

Pagelaran Sandiwara Jaya Baya di Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon berlangsung meriah. kegiatan yang dimulai Pukul 20.00 WIB s.d selesai ini sudah dipadati penonton sejak lepas shalat Isya. Jum’at, (18/09/2015. Hal ini tidak lepas dari bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap kebudayaan kaitannya dengan penyebarluasan informasi melalui media tradisional yang bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisional serta penyebarluasan informasi pembangunan baik lokal maupun nasional kepada masyarakat luas. Hadir pada kesempatan tersebut Muspika Kecamatan Mundu, Kuwu Desa Sinarancang dan undangan lainnya.

Ketua Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA) Kabupaten Cirebon H.Sulama Hadi mengatakan FK-Metra bekerjasama dengan Diskominfo telah melaksanakan kegiatan pegelaran kesenian tradisional 9 (sembilan) kali dan akan melaksanakan kegiatan yang sama di tempat yang berbeda akan kami laksanakan 3 (tiga) kali lagi. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kesenian tradisional kepada anak cucu kita sehingga mereka akan merasa memiliki kesenian tradisional yang mungkin saja tergerus oleh budaya asing jika kita tidak melestarikannya atau tidak memperkenalkan dari sekarang.

Sementara itu Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Diskominfo Kabupaten Cirebon Drs. Sukiman dalam sambutannya mengatakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan bahasa seni tentunya akan lebih mengena di masyarakat dibandingkan dengan memberikan penyuluhan tentang berbagai program pembangunan secara langsung, hal ini dimaksudkan agar keikutsertaan para seniman dalam rangka pembangunan di Kabupaten Cirebon akan lebih terlihat lagi.

Selanjutnya Kuwu Desa Sinarancang Supendi berpesan kepada masyarakat agar waspada terhadap berbagai isu yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu perlu kiranya kita saling memahami dan mengenal budaya bangsa sendiri, khususnya kesenian tradisional yang ada manfaat bagi masyarakat itu sendiri karena memang ada pesan-pesan yang terkandung didalamnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan pegelaran Sandiwara Jaya Baya dengan lakon “Babad Keris Setan Kober”. (Bens, Faiz & Sahidin, Diskominfo).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Jurnalistik dan Multimedia, Selasa (15/09/2015) berlangsung di gedung Dakwah Sumber.

Kegiatan ini berlangsung selama empat hari yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa serta Pelajar SMA/SMK se Kabupaten Cirebon dengan mengambil narasumber dari Unswagati Cirebon Khoerudin Imawan, M.I.Kom Dosen Program Study Ilmu Komunikasi (FISIP).

Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Drs. Sukiman selaku penyelenggara melaporkan kegiatan ini dimaksudkan untuk membuka wawasan pola pikir peserta agar dapat memahami Peran dan Fungsi Pers dalam membentuk Karakter Bangsa melalui Penyebarluasan Informasi.

Drs. Sukiman menyampaikan ada beberapa tujuan dari pelatihan ini yakni memberikan Ilmu Jurnalistik dan Multimedia kepada para peserta agar dapat memahami arti dan dampak jurnalistik dan multimedia terhadap pembentukan pola pikir masyarakat; memberi pemahaman kepada para peserta bagaimana cara membuat naskah karya tulis atau berita yang dapat dimuat di Media Massa; dan memberi pemahaman kepada para peserta tentang pentingnya informasi dan berita untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas antar Negara Asean.

Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa dalam sambutannya menyampaikan dengan pelatihan ini diharapkan mampu menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat, sehingga mampu membuka cakrawala, pola pikir terbuka dengan membawa kemaslahatan dan kemajuan bersama serta memupuk jati diri yang kuat, bisa mengkomunikasikan berbagai hal, khususnya Kabupaten Cirebon pada masyarakat domestik ataupun dunia luar yang dapat meningkatkan Sumber Daya Masyarakat serta mendorong partisipasi dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo mencoba berupaya memberikan suatu fasilitas kepada masyarakat untuk bersama-sama memiliki paradigma atau cara pandang yang sama dalam meningkatkan pembangunan melalui penggalian potensi-potensi yang ada baik potensi ekonomi, budaya maupun kearifan lokal di wilayah Kabupaten Cirebon.

Pelatihan Jurnalistik dan Multimedia ini merupakan salah satu bentuk kongkrit dari Diskominfo Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang Komunikasi dan Informasi untuk dapat disajikan melalui multimedia yang berkualitas.

Melalui pelatihan ini, saya optimis Pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama memberikan kontribusi serta memberikan pelayanan informasi untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat sehingga diharapkan dapat tercapai masyarakat informasi.

Dalam acara Bimtek tersebut, hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih dan jajaran Diskominfo. (Bens,/Sahidin Diskominfo).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan yang diikuti oleh seluruh aparat Desa dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Cirebon, Selasa (18/08/2015).

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa di Gedung Da’wah Sumber.

Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Hendi Syahbudin, A.Ks melaporkan kegiatan ini dimaksudkan memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat tentang layanan di Bidang Pos. Sedangkan tujuan itu sendiri agar terpenuhi kewajiban USO ( Universal Service Obligation) di Bidang Pos serta untuk meningkatkan pemahaman tentang Pos bagi Pengelola Pos Desa dan Jasa Titipan.

Hendi Syahbudin, A.Ks menyampaikan dengan dilaksanakan pembinaan ini diharapkan setiap desa mampu menjadi Agen Pos di desanya masing-masing dan bisa mendapatkan penghasilan dari jasa titipan dan agen pos.

Sementara Sambutan Kepala Dinas dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. Benni Sugriarsa sekaligus membuka acara ini menyampaikan bahwa acara Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pembinaan pos desa pada tahun 2014, dimana pada tahun tersebut respon dari para peserta begitu besar untuk itu pada tahun 2015 ini, kami Diskominfo Kabupaten Cirebon ingin mewujudkan Program Pos Desa tersebut dengan melaksanakan kembali Pembinaan Pos Desa yang sudah ada maupun yang baru.

Sampai Tahun 2014 dari 412 desa di Kabupaten Cirebon baru ada 40 Pos Desa di Kecamatan Kabupaten Cirebon dan dengan adanya kegiatan Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan Tahun 2015, Pos Desa akan bertambah.

Dengan adanya pos desa diharapkan; akan mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan pos; menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat; selain pelayanan pos dan jasa titipan, juga pelayanan-pelayanan lain seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, dll.

Sesuai dengan tema kali ini “tata cara pengelolaan pos desa dan jasa titipan” kami harapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Pos dan Jasa Titipan di pedesaan.

Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan pemaparan dengan nara sumber dari Kantor Pos Cirebon Iwan Andri Wijanarko dan Sunarja serta Agen Pos yang telah berhasil dari Arum Sari Talun yaitu Pak Suwaryo.

(Bens/Sahidin, Diskominfo)