Latest News
Everything thats going on at Enfold is collected here
Hey there! We are Enfold and we make really beautiful and amazing stuff.
This can be used to describe what you do, how you do it, & who you do it for.
Buka Pentas PAI, Bupati Imron: Pendidikan Agama Bekal Pondasi Bagi Anak-anak
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Cirebon.
Kegiatan dengan tema “Menumbuhkembangkan Minat dan Bakat dalam Bidang Seni dan Kreatifitas Pendidikan Agama Islam” ini berlangsung di SMPN 1 Sumber, Sabtu (27/4/2024).
Bupati Imron sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini, karena pentas semacam ini, agar anak-anak Kabupaten Cirebon dapat berinovasi meningkatkan kreativitas keagamaan supaya menarik.
Masih kata Imron, mempelajari agama bukan hanya memahami dalil-dalilnya saja, namun dengan pentas PAI, anak-anak diharapkan dapat menguasai lebih pendidikan agama Islam.
“Saya mengapresiasi lomba pentas PAI ini, dan berharap terus ditingkatkan lagi. Bila perlu, materinya ditingkatkan. Sehingga, ini menjadi bekal pengetahuan pendidikan agama serta pondasi yang kokoh bagi anak-anak didik kita,” kata Imron.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd., M.M menambahkan, kegiatan PAI ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan dan memberikan motivasi kepada guru-guru, terutama guru-guru PAI untuk dapat mengembangkan model-model pembelajarannya, sehingga menghasilkan anak-anak yang luar biasa.
“Melalui pentas PAI ini, berharap mendapatkan putra-putri yang terbaik untuk bertanding di tingkat Jawa Barat. Dan berharap, prestasi melebihi dari tahun yang lalu,” ujarnya.
Ia berpesan, kalah dan menang merupakan hal yang biasa, maka anggap saja ini adalah sebagai ajang permainan, sehingga hati tenang dan tidak grogi. (DISKOMINFO)
Buka Festival Hasil Belajar, Bupati Imron Minta Guru Penggerak Lahirkan Generasi Baru Kepemimpinan di Cirebon
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka acara Festival Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon di SMAN 1 Sumber, Sabtu (27/4/2024).
Imron mengatakan, pendidikan menjadi paradigma yang harus berfokus kepada pembelajaran murid. Dirinya menginginkan pemimpin-pemimpin pendidikan adalah pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, yang
menomorsatukan murid.
“Dalam setiap keputusannya, baik sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya melalui program pendidikan guru penggerak, nantinya akan melahirkan generasi baru kepemimpinan pendidikan di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Ia menjelaskan, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.
“Guru penggerak adalah katalis peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah, yang akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. Tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai, tetapi juga pada karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila,” lanjutnya.
Ketika melihat murid, masih kata Imron, maka yang dilihat adalah pemimpin-pemimpin yang mendorong pendidikan yang holistik, jika kita meminjam bahasa dari Ki Hajar Dewantara.
“Harus seimbang, antara olah cipta/kognitif, olah rasa/afektif, olah karsa/kemauan, dan olahraga, fisiknya juga harus baik. Sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah,” jelas Imron.
“Selain itu, berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman, aman, yang bahagia peserta didiknya ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing,” tambahnya.
Imron menyebut, ada dua hal tentang guru penggerak. Pertama tentang hubungan pendidikan dan kebudayaan, dan yang kedua tentang merdeka belajar.
Menurutnya, pekerjaan di bidang pendidikan bukanlah sekedar untuk membahas kurikulum, atau hasil belajar, atau sekedar mengajar mata pelajaran.
Namun, yang kita lakukan bersama-sama adalah sebenarnya melahirkan masa depan, melahirkan generasi baru yang akan menjawab panggilan dan tantangan zaman, baik zaman sekarang maupun masa depan.
“Pekerjaan di bidang pendidikan ini adalah sebuah upaya untuk membangun peradaban. Inilah yang dinamakan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan, yang menjadi filosofi yang sangat kuat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini,” imbuhnya.
Ia meyakini semua proses yang dilalui para guru penggerak saat mengikuti seleksi, tentunya sangat tidak mudah dan penuh perjuangan. Mulai dari menyiapkan dokumen administrasi, menuangkan pengalaman dalam bentuk essay, sampai simulasi mengajar dan wawancara.
“Kami berharap, apa yang bapak ibu dapatkan dari program ini, bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari menjadi agen perubahan yang bisa mempengaruhi kepada teman-teman guru dan komponen pendidikan yang ada di sekolah masing-masing,” katanya.
Selain itu, kata Imron, program pendidikan guru penggerak bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara.
“Bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan dalam konteks peradaban, bukan pakaian atau makanan, tetapi lebih besar, yaitu peradaban,” tukas Imron.
“Karena itu, Bapak Pendidikan kita pernah menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya, kebudayaan apa atau peradaban apa yang kita cita-citakan. Kita tanam benihnya, kita rawat benihnya dan tumbuhkan, sehingga nantinya akan mencapai tujuan,” sambungnya.
“Ketika program pendidikan guru penggerak ini muncul, saya tidak ingin, hanya guru yang menjadi hidup, tetapi ini waktunya anak didik yang menjadi hebat, karena pekerjaan rumah (PR) terbesar kita adalah bagaimana kita kedepan menciptakan bibit unggul untuk generasi muda,” pungkasnya. (DISKOMINFO)
Tiga Proses Utama di World Water Forum ke-10 Penentu Strategi Pengelolaan Air Dunia
BERITAJakarta, 27 April 2024 – Isu pengelolaan air di dunia menjadi fokus pembahasan World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali pada 18–25 Mei 2024. Forum air internasional terbesar di dunia tersebut menghadirkan tiga proses utama untuk membahas kebijakan serta strategi dalam pengelolaan sumber daya air secara global.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
“Mekanisme pertemuan World Water Forum ke-10 akan terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu proses politik, proses tematik, dan proses regional. Seluruh proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan bersama atau Ministerial Declaration (MD) terkait isu pengelolaan air di dunia,” kata Endra.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, ada empat poin usulan yang didorong Indonesia sebagai tuan rumah untuk disepakati menjadi Ministerial Declaration yaitu penetapan World Lake Day (WLD) atau Hari Danau Sedunia, pembentukan Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), pengarusutamaan Water Management for Small Islands, dan penyusunan Compendium of Concrete Deliverables and Actions.
“Poin pertama karena harus kita akui, banyak danau atau situ yang hilang baik di Indonesia maupun negara lain. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena danau merupakan salah satu sumber air baku, energi, dan pengendali banjir,” ujar Endra.
Selanjutnya poin kedua, yaitu Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data.
Poin ketiga, terkait pembahasan Water Management for Small Islands. Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Poin terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions yang bersifat inklusif namun sukarela.
Compendium akan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional, dan internasional. Indonesia juga akan menyiapkan platform online untuk proses submisinya.
Selain itu forum yang mengusung tema Air untuk Kesejahteraan Bersama atau Water for Shared Prosperity ini juga memiliki enam subtema yang akan dibahas meliputi Ketahanan dan Kesejahteraan Air, Air untuk Manusia dan Alam, Manajemen Pengurangan Risiko Bencana, Tata kelola, Kerja sama dan Diplomasi Air, Pembiayaan Air Berkelanjutan serta Inovasi dan Pengetahuan.
Penyelenggaraan World Water Forum ke -10 menjadi salah satu tonggak percepatan target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor enam, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak bagi semua. Para pemangku kepentingan akan saling berkolaborasi dalam mencari solusi atas permasalahan air di dunia dalam forum tersebut. (Firda Puri, Novi, PUPR/TR/Elvira Inda Sari)
Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id/kategori/world-water-forum dan https://s.id/worldwaterforumpedia
49 Kafilah Kabupaten Cirebon Siap Bertarung di MTQ Tingkat Jabar
BERITAKABUPATEN CIREBON — Sebanyak 49 kafilah dari Kabupaten Cirebon diberangkatkan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXVIII tingkat Provinsi Jawa Barat, yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bekasi.
Puluhan peserta berangkat dari Hotel Koening, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Jum’at (26/4/2024).
Mewakili Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd melepas langsung puluhan kafilah untuk berlomba dalam ajang tahunan itu.
Menurut Hilmy, MTQ sangat penting, karena tidak hanya sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, melainkan mampu meningkatkan dan mendorong semangat generasi muda dalam memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an.
“MTQ yang diselenggarakan setiap tahun ini, baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, merupakan implementasi dari perwujudan visi misi Kabupaten Cirebon, yakni terwujudnya daerah yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman,” ujarnya.
Selain itu, MTQ pun tidak hanya menjadi sarana untuk mencari peserta terbaik, akan tetapi memiliki dimensi yang luas, utamanya meningkatkan gemar membaca, mempelajari, mendalami dan mengamalkan Al-Qur’an.
“Tunjukkan, kalau kafilah Kabupaten Cirebon mampu bersaing dan berprestasi. Tetaplah bersemangat dan berusaha dengan sebaik mungkin, agar prestasi terbaik dapat kita raih,” tukas Hilmy.
“Semoga apa yang diusahakan ini, dapat berbuah manis, sehingga dapat menorehkan hasil yang maksimal,” harapnya.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon, H. Iik Ahmad Rifa’i S.Ag., M.Si, mengatakan, puluhan kafilah akan berlomba mulai tanggal 27 April hingga 4 Mei 2024.
Menurutnya, pembinaan kafilah sudah dilakukan sebanyak tiga tahap, yaitu dimulai tanggal 26-28 Januari, 23-25 Februari, serta tanggal 25-27 April 2024.
“Pembinaan yang dilakukan bukan hanya dilakukan di Hotel Koening saja, mereka juga mengirim perihal progres latihannya kepada pembina yang ahli dibidangnya masing-masing melalui aplikasi media sosial,” jelas Iik.
“Sehingga diharapkan, ada peningkatkan kualitas para peserta. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi upaya kami semua dalam mewujudkan peningkatan prestasi MTQ tingkat provinsi nanti,” tutupnya. (DISKOMINFO)
Maksimalkan Pelayanan Adminduk, Pemkab Cirebon Luncurkan Program Kelingan
BERITAKABUPATEN CIREBON — Dalam rangka memaksimalkan pelayanan, khususnya administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mensosialisasikan program keliling layanan (Kelingan).
Program Kelingan Disdukcapil Kabupaten Cirebon bakal menyisir dan turun langsung ke desa-desa untuk memberikan pelayanan secara langsung bagi warga Kabupaten Cirebon yang belum memiliki administrasi kependudukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd mengatakan, pihaknya mengapresiasi program Kelingan inisiatif dari Disdukcapil, karena layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah dalam administrasi kependudukan. Menurutnya, administrasi kependudukan ada tiga hal, sehingga belum berjalan secara maksimal.
Pertama, kata Hilmy, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan belum tumbuh. Kedua, karena kesibukan dan lain sebagainya menjadi alasan masyarakat enggan menyelesaikan kewajiban kependudukannya. Ketiga, pelayanan yang perlu ada terobosan baru untuk memberikan pelayanan yang mudah.
“Pemerintah memang harus memberikan kemudahan pelayanan tentang kependudukan ini. Layanan kependudukan ini harus dekat dengan masyarakat. Kedepan, layanan kependudukan bisa dilakukan di tingkat desa, kecamatan, bahkan bisa diakses dengan digital,” kata Hilmy.
Tapi, aku Hilmy, dengan kondisi sekarang, dimana kesadaran masyarakat belum tinggi, maka perlu adanya program yang jemput bola.
Menurutnya, program Kelingan ini program jemput bola, karena kesadaran masyarakat yang belum optimal, sehingga melalui program Kelingan ini terjun langsung ke masyarakat.
“Tidak hanya memberikan pelayanan kependudukan, tapi juga memberikan sosialisasi. Memberikan pelayanan sekaligus memberikan pemahaman, bahwa dokumen kependudukan sangat penting, untuk layanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan layanan publik lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, H. Iman Supriadi, S.Sos., M.Si mengatakan, pihaknya menargetkan permasalahan data kependudukan yang valid di Kabupaten Cirebon segera selesai. Salah satunya dengan program Kelingan ini, pihaknya akan turun langsung jemput bola ke lapangan.
“Program Kelingan ini, kita akan turun di beberapa desa dan juga kecamatan. Data-data kependudukan yang tidak valid itu kita akan selesaikan semua,” tukas Iman.
“Mudah-mudahan, mohon doanya juga kepada masyarakat tentunya, masyarakat kabupaten Cirebon agar bisa memanfaatkan safari Kelingan ini agar kita betul-betul memiliki data yang valid,” imbuhnya. (DISKOMINFO)
Pemkab Cirebon Peringati Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII Tahun 2024
BERITAKABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXVIII tahun 2024 dengan menggelar upacara di halaman kantor Bupati Cirebon, Kamis (25/4/2024).
Dalam upacara peringatan yang mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat” tersebut, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd inspektur upacara.
Sekda Hilmy dalam hal ini membacakan arahan dari Menteri Dalam Negeri, yang menyebut tema Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah, serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.
Serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
“Perjalanan kebijakan Otonomi Daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Menurutnya, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.
“Berangkat dari prinsip dasar inilah, otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi,” lanjutnya.
Dari segi tujuan kesejahteraan, masih kata Hilmy, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development), serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable).
Lebih lanjut, pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan atau urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel serta responsif.
“Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society,” jelasnya.
Proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan dilaksanakan nanti di bulan November 2024.
Penyusunan Perda mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, solidaritas serta rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah.
“Berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi mendorong partisipasi masyarakat, kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat-daerah, sehingga menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, tujuan otonomi daerah ini tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain, namun pencapaian satu tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan lainnya.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif dan demikian pula sebaliknya,” imbuhnya.
“Penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investor (investment-friendly), sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Hilmy menyebut, dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045.
“Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan, dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui, seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Hilmy, kebijakan Otonomi Daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau.
“Seperti penggunaan energi terbarukan, contohnya energi matahari (solar panel), penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan,” ujarnya.
Disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional, meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
“Pemerintah Pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14 persen secara nasional. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran forkopimda provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing, antara lain dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia tepat sasaran kepada ibu dan anak,” tambah Hilmy.
Hilmi mengatakan, setelah 28 tahun berlalu, Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.
“Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut, diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahterakan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain,” katanya.
“Kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien,” pungkasnya. (DISKOMINFO)