Latest News
Everything thats going on at Enfold is collected here
Hey there! We are Enfold and we make really beautiful and amazing stuff.
This can be used to describe what you do, how you do it, & who you do it for.
STRATEGI PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT: MENGGAGAS PERAN DAN FUNGSI DISKOMINFO
ARTIKEL, INFO TEKNOLOGIOleh: Eri Susanto
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memasuki berbagai segi kehidupan baik individu, keluarga, organisasi maupun masyarakat, serta mengalami perkembanagan yang sangat cepat dan masif. Perkembangan TIK yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya (Indrajit, 2001, h. 8). Era baru inilah yang sekarang disebut sebagai era informasi, yang didukung satu kekuatan TIK yang dikenal dengan ICT (information communication and technology) dimana mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara kerja dan mengelola organisasi (Slamet, dkk., 2008, h. 51).
Komputer, namun tidak terbatas pada komputer karena sekarang dapat berupa notebook, smart phone, PDA, dll., sebagai penyedia pengolah data elektronik dapat menyajikan berbagai informasi dan pengolahan data secara cepat, tepat dan akurat (Sarwosri dan Nafisah, 2009, h. 3). Keadaan ini memaksa semua bentuk organisasi untuk menggunakan TIK sebagai pendukung operasional maupun strateginya (Slamet, dkk., 2009, h. 193). Oleh karenanya hampir tidak ada organisasi baik swasta maupun pemerintah yang tidak menggunakan komputer sebagai media dalam melakukan pekerjaan atau proses bisnis/birokrasinya.
TIK ini secara potensial dapat merubah struktur organisasional pemerintah dan proses bisnis, serta jika diterapkan dengan benar akan menghasilkan manfaat bisnis, teknis, maupun organisasional (Heeks, 1999; Kraemer & King, 2003 dalam Gil-Garcial et al., 2007). Keberadaan TIK tersebut menunjukkan posisi yang sangat penting bahkan krusial bagi suatu organisasi dalam menjalankan roda bisnisnya maupun birokrasinya terutama dalam bentuk pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan.
Pemanfaatn TIK dalam pemerintahan diwujudkan dalam bentuk layanan Electronic-Government (E-Government). Layanan ini meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Hal ini ditujukan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat (faster), lebih baik (better) dan lebih murah (cheaper) baik secara internal (birokrasi) maupun eksternal (masyarakat). Untuk itu, Pemerintah harus merubah membentuk dimensi baru kedalam organisasi, sistem manajemen dan proses kerjanya.
E-Government ini merupakan bentuk layanan pemerintah dengan penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuannya untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan TI ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2G (Government to Government), G2B (Government to Business), G2C (Government to Citizen/Community), maupun G2E (Government to Employee).
Terlepas dari beragamnya definisi tentang E-Government, esensi yang terpenting dari E-Government adalah memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks ini peningkatan kinerja tidak dapat diartikan dalam konteks yang sempit, namun dapat meliputi tercapainya tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada publik (good governance).
Secara generik, salah satu komponen utama E-Gov adalah aplikasi sistem informasi pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara online melalui media internet. Aplikasi ini memberi informasi yang selalu up to date tentang berbagai hal, menyediakan data dan berbagai sumberdaya yang mungkin bila ditempuh secara konvensional akan banyak memakan energi serta memiliki fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dengan penyelenggara layanan publik tanpa harus bertemu secara fisik.
Banyak manfaat yang diperoleh apabila layanan E-Government dapat berjalan dengan baik, antara lain:
E-Government sudah lama dicanangkan oleh pemerintah untuk di-implementasikan pada kantor-kantor pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan e-government tidaklah semudah yang diperkirakan, banyak hambatan yang dihadapi di dalam implementasinya, khususnya di kantor pemerintah daerah. Sumberdaya manusia yang menjalankan implementasi teknologi informasi pada e-government merupakan hambatan utama, selain penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, dan lembaga yang menangani implementasi e-government. Oleh karena itu, tidak sedikit dalam perjalananya banyak mengalami hambatan bahkan juga kegagalan.
Penyelenggaraan e-government di Indonesia, termasuk di pemerintahan daerah, sejalan dengan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental yaitu selain adanya perubahan dari sistem kepemerintahan otoriter dan sentralistik menuju sistem kepemerintahan yang demokratis, juga telah diterapkannya otonomi daerah. Perubahan yang terjadi menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
Berdasarkan INPRES No. 3 Tahun 2003, Menteri Komunikasi dan Informasi telah mendorong pemanfaatan TI untuk instansi pemerintahan baik pusat maupun didaerah. Terlaksananya pemanfaatan TI secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:
Tingkat 1 – Persiapan, yaitu pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.
Tingkat 2 – Pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif.
Tingkat 3 – Pemantapan, yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronis layanan publik.
Tingkat 4 – Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers/community (G2C).
Pada tahap awal dari pengembangan E-Government sasaran utamanya agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Kebijakan awal ini bermuara pada indikator terlaksananya pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.
Seiring dengan pembangunan situs web pemerintahan itupun juga turut dipacu pembangunan pada aspek yang lainnya seperti sarana prasarana hardware, software, jaringan infrastruktur dan SDM. Dimana dimasing masing institusi pemerintahan berbeda beda baik karakter maupun tahapan/ strategi penerapannya.
E-Government bukan hanya website, masih banyak aplikasi Telematika lain dalam konteks E-Government yang menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. Namun demikian muncul pertanyaan kritis, bukankah sebagian besar instansi pemerintah pusat dan daerah sudah ber-E-Government tetapi mengapa masih ada kegagalan pemerintah.
Jadi e-government tidak hanya dapat dianggap sebagai pemerintahan online yang berbasis internet (internet-based government). Namun, terdapat pula teknologi pemerintahan berbasis elektronik (e-gov) ini yang bersifat non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini, seperti: telepon, faksimil, PDA (Personal Digital Assistance), SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth, CCTV (Closed Circuit Television), sistem penjejak (tracking system), RFID (Radio Frequency Identification), identifikasi biometrik, manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card), serta aplikasi NFC (Near Field Communication) yang merupakan pengembangan kartu radio RFID, seperti: teknologi polling station, penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV dan radio, e-letter (surat elektronik), fasilitas komunitas online, newsgroup dan electronic mailing list, serta teknologi pesan instan (instant messenger).
Selain hal tersebut, terdapat pula sejumah sub-kategori dari e-government spesifik seperti m-governmnet (mobile government), u-government (ubiquitous government) atau suatu perangkat untuk membantu mengerjakan suatu tugas dan bisa dibawa kemanapun dimana dapat meningkatkan kolaborasi dan memudahkan penggunaan tanpa dibatasi lokasi, serta G-government (aplikasi GIS/GPS untuk e-government). (Sumber: http://wikipedia.org/wiki/Egovernment).
Berdasarkan paparan tersebut, konsep e-government sebenarnya tidak berhenti pada pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi informasi berupa internet saja tetapi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi lain atau terpadu yang ikut mendukung pelaksanaan pemerintahan dalam rangka menuju efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Beberapa fenomena yang muncul dalam sehubungan dengan E-Government ini adalah:
Pemberian kewenangan kepada daerah sebagaimana konsep Otonomi Daerah yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi UU No 32 Tahun 2004, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin kompleks. Daerah dengan demikian memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kinerja pelayanannya yang salah satunya melalui TIK.
Sejalan dengan penataan kelembagaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 42871), maka di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.
Perda tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mana berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Cirebon yang mencakup aspek pelaksanaan pos dan telekomunikasi, penyediaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, serta aplikasi telematika. Dengan kata lain, salah satu fungsinya yaitu menyelenggarakan layanan electronic government (E-Gov.).
Oleh karena itu, eksistensi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Cirebon sebagai tulang punggung penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informasi akan sangat strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Diskominfo. Peran dan tugas ini sebetulnya sangat luas, tidak hanya sebagai media pengelola, penyaji dan/atau penyimpan data dan informasi saja, namun juga dan yang terpenting adalah turut mencerdaskan dan memajukan bangsa menuju masyarakat informasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna informasi serta dapat memberikan dukungan bagi berbagai komunitas teknologi informasi sebagai mitra kerja dalam bidang komunikasi dan informasi.
Adapun program yang akan menjadi urusan komunikasi dan informasi khususnya dalam meningkatkan layanan e-government dalam implementasinya sangat tergantung pada ketersediaan infrstruktur jaringan komunikasi dan kualitas SDM TIK yang memadai, yang barengi dengan dukungan pengambil kebijakan (e-leadership).
Berdasarkan pemaparan dan berbagai tantangan serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja layanan e-government, maka perlu dirumuskan: “Strategi Pengembangan e-Gov di Kabupaten Cirebon”.
Dari paparan di atas maka tujuan strategi pengembangan pelaksanaan e-government, yaitu:
Ada lima (5) dimensi dalam penerapan e-Gov agar penerapannya dapat berhasil dengan baik. Kelima dimensi ini merupakan indikator keberhasilan e-gov.
Dalam dimensi kebijakan ini mencakup: proses kebijakan, visi dan misi, strategi penerapan kebijakan, pedoman, peraturan, keputusan instansi, skala prioritas, dan manajemen resiko/evaluasi.
Dimensi kelembagaan terdiri dari Keberadaan struktur organisasi yang efektif, Tugas dan fungsi, Ketersediaan sistem dan prosedur kerja, Ketersediaan SDM meliputi jumlah dan tingkat kompetensi, serta pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Dimensi infrastruktur merupakan sarana yang sangat penting dalam sistem layanan e-Gov. Dimensi ini meliputi: Data center, jaringan data, keamanan (data/informasi dan fisik), fasilitas pendukung infrastruktur TIK (rak server, catu daya, scanner, hosting, UPS, dll), disaster recovery (database backup), pemeliharaan TIK (adanya suku cadang, jasa pihak ketiga, pengelola TIK), inventarisasi peralatan TIK (baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun perangkat pendukung).
Ada sepuluh (10) unsur yang termasuk dalam dimensi aplikasi ini, yaitu: 1. situs web/home page (anatara lain www.cirebonkab.go.id); 2. aplikasi fungsional utama 1 (pelayanan publik seperti SIM Pelayanan Perizinan Terpadu, SIAK dll.); 3. aplikasi fungsional utama 2 (adm. dan manajemen umum, seperti Simpatda, Simakbnm, dll.); 4. aplikasi fungsional utama 3 (adm. Legislasi seperti SIM e-parlement); 5. aplikasi fungsional utama 4 (manajemen pembangunan seperti SIM Penyuluh Pertanian, sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas/SP3 dll.; 6. aplikasi fungsional utama 5 (manajemen keuangan seperti SIPKD dll); 7. aplikasi fungsional utama 6 (manajemen kepegawaian seperti SIMPEG); 8. Dokumentasi (RIP sistem informasi dan telematika, blue print pengembangan TIK, kajian WAN, kajian SIMDA dan keamanan jaringan); 9. inventarisasi aplikasi TIK (daftar SIM/aplikasi yang ada pada OPD); 10. interoperabilitas aplikasi (integrasi data/informasi).
Dimendi Perencanaan meliputi pengorganisasian/fungsi,mekanisme perencanaan master plan TIK, dokumen master plan TIK, implementasi masterplan TIK, serta pembiayaan.
ANALISIS SWOT DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOV
Dalam rangka mendayagunakan system layanan e-government tersebut maka perlu dilakukan analisis mengenai segala kekuatan dan peluang yang dimiliki, serta berusaha mengatasi segala kelemahan dan hambatan yang dihadapi.
Berdasarkan paparan di atas serta analisis SWOT maka dapat dirumuskan strategi pengembangan e-Gov sebagai berikut:
Strategi pengembangan e-Gov ini hanya akan dapat terwujud secara optimal apabila segenap unsur yang telah dipaparkan di atas diimplementasikan seluruhnya dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang serius dan semangat serta komitmen yang ajeg, dengan mengedepankan team work.
Dengan demikian diharapkan semoga layanan e-Gov Kabupaten Cirebon dapat terwujud secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja, layanan publik yang prima, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
TIK dan Denyut Nadi Perekonomian: Sebuah Peluang bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon
ARTIKEL, INFO TEKNOLOGITidak sedikit yang masih memiliki pemahaman atau paling tidak meragukan bahwa kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hanyak sekedar alat bantu dalam proses komunikasi dan otomatisasi perkantoran, sehingga tidak banyak membawa dampak perubahan terhadap berbagai bidang atau sektor kehidupan. Padahal, kemajuan TIK menawarkan banyak hal yang luar biasa bagi siapapun, baik pribadi, organisasi, maupun masyarakat.
Salah satu peluang dari kemajuan TIK ini adalah bagaimana meningkatkan potensi perekonomian masyarakat. Implementasi TIK dapat berakibat pada transformasi perekonomian menjadi perekonomian digital. Tuntutan akan layanan, kemudahan, efisiensi, dan efektivitas proses bisnis dari masyarakat merubah startegi bisnis pelaku ekonomi. Pemasaran hasil produksi dan berbagai potensi diri daerah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.
Pemerintah pusat telah menyadari hal ini, oleh karenanya TIK merupaan salah satu dari 8 (delapan)sektor utama fokus pembangunan dan memasukan kedalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disamping pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan pembangunan daerah strategis (Kemenko Ekuin).
Selain itu juga, pemerintah memasukan TIK khususnya pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) sebagai salah satu dari 6 (enam) percepatan Reformasi Birokrasi (RB) dimana, menurut Presiden SBY, birokrasi saat ini yang menghambat merupakan salah satu dari lima penyakit yang membuat ekonomi Indonesia gagal. Justru sikap Pemdalah yang dikhawatirkan, yakni memiliki kepentingan sendiri dan cenderung menghambat perekonomian (MP3EI). (Sumber: finance.detik.com.)
Perhatian yang diberikan pemerintah pusat tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah negara telah membuktikan dan meraih keberhasilan dari kemajuan TIK ini. Demikian pula temuan studi Bank Dunia (World Bank) bahwa penetrasi broadband 10%, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38%.
Dengan TIK, maka akan terbukanya pangsa pasar global yang berdampak pada terbukanya peluang kerja dan peningkatan pendapatan, serta perekonomian masyarakat Indonesia umumnya dan Kabupaten Cirebon khususnya. Fungsi pertama dan utama disini adalah sebagai publikasi, baru kemudian jual beli (transaksi).
Dunia tidak akan tahu jika tidak ada publikasi. Kekayaan sumber daya alam, keberagaman budaya, keindahan alam, serta keunikan lain yang dimiliki tidak akan tergali, diketahui bahkan tidak akan terdengar sampai penjuru dunia jika tidak ada publikasi. Media publikasi yang efektif dan efisien tidak lain adalah menggunakan TIK. Substansinya adalah bagaimana menciptakan kreativitas dan inovasi untuk membuat peluang-peluang TIK terhadap perubahan tersebut.
Pasar Elektronis
Selain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat guna mewujudkan efisiensi kinerja pemerintahan, TIK juga menjadi media yang efektif untk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pola perekonomian tradisional yang selama ini membudaya di masyarakat turut berevolusi menjadi perekonomian.
Transaksi jual beli yang identik dengan adanya tempat yang disebut pasar serta terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli digantikan perannya dengan sebuah portal web yang online atau daring (dalam jaringan). Pasar seperti itu disebut dengan e-market (electronic market). Dalam e-market, proses transaksi yang melibatkan proses penyampaian informasi, negosiasi, keputusan dan layanan setelah penjualan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem aplikasi web.
Konsep lainnya menyebut e_commerce yaitu merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.
Dengan adanya tools TIK tersebut, maka dengan mudah segala produk di daerah terpencil sekalipun dapat dipasarkan ke seluruh penjuru dunia tanpa hambatan jarak dan waktu, tak terkecuali bagi Kabuapate Cirebon. Masalahnya adalah tinggal bagaimana menggali segenap potensi yang ada. Cukup banyak misalnya industri khas kerajinan Kabupaten Cirebon yang dapat dibanggakan, antara lain batik khas motif mega mendung, industri rotan, topeng Cirebon, lukisan kaca dan lain sebagainya.
Melalui internet dengan e-marketnya, maka dapat dipublikasikan dan dijual 24 jam sehari dan 365 hari setahun nonstop ke seluruh dunia tanpa batas geografis serta ruang dan waktu. Ini merupakan pasar potensial bagi tanpa biaya tambahan (oveheads).
Kendala
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu hambatan utama dan sulit berkembangnya TIK dalam masyarakat umum disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai TI untuk untuk mempublikasikan potensi diri dan wilayahnya. Faktor lainnya adalah keterbatasan dana yang selalu menjadi alasan klasik yang selalu hadir.
Secara detail beberapa hambatan atau kendala lainnya adalah pengalaman buruk sehingga membuat orang lebih berhati-hati dalam bisnis melalui internet, infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih terbatas dan harganya masih relatif lebih mahal, sistem pengiriman barang masih ditakutkan hilang di jalan termasuk dalam ketepatan waktu pengiriman barang, kultur dan kepercayaan orang Indonesia belum terbiasa berbelanja dengan menggunakan catalog dan masih harus secara fisik melihat/memegang barang yang dijual.
Kondisi demikian seharusnya dapat diatasi jika ada kepedulian dari semua pihak yang terkait (stakeholders), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia akademis, serta para pelaku bisnis.
Agenda Kedepan
Promosi potensi Kabupaten Cirebon yang memiliki keberagaman dan keunikan tersendiri melalui publikasi dengan TIK menjanjikan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Kerja sama pemerintah dan pelaku bisnis dengan dukungan TIK yang optimal merupakan hal mutlak yang menjamin terwujudnya masyarakat informasi dengan perekonomian digital yang sejahtera.
Upaya menuju kearah sana harus direalisasikan melalui pembangunan sebuah portal e-marketplace bersama yang berperan sebagai intermediasi antara sejumlah produsen dengan konsumen serta jaminan dari pemerintah dan lembaga keuangan atau perkreditan rakyat, merupakan salah satu solusi yang cukup menjanjikan.
Konsep e-marketplace dapat dideskripsikan sebagai sebuah pasar maya dimana didalamnya menyediakan informasi produk/bahan baku bagi penjual (sellers), menyediakan fasilitas tawar menawar antara penjual (sellers) dan pembeli (buyers), menyediakan iklan/banner bagi penjual untuk mempromosikan produk/bahan baku, menydeiakan proses jual beli secara online, serta sistemnya bersifat “user friendly” dalam pengertian mudah dan enak untuk digunakan.
Wallahualam (Thursday, 16-10-14/Ries).
Oleh: Eri Susanto
Diskominfo Kabupaten Cirebon Gelar Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan
BERITA, Bidang Statistik, Persandian, dan E-GovernmentDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan yang diikuti oleh seluruh aparat Desa dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Cirebon, Selasa (18/08/2015).
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa di Gedung Da’wah Sumber.
Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Hendi Syahbudin, A.Ks melaporkan kegiatan ini dimaksudkan memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat tentang layanan di Bidang Pos. Sedangkan tujuan itu sendiri agar terpenuhi kewajiban USO ( Universal Service Obligation) di Bidang Pos serta untuk meningkatkan pemahaman tentang Pos bagi Pengelola Pos Desa dan Jasa Titipan.
Hendi Syahbudin, A.Ks menyampaikan dengan dilaksanakan pembinaan ini diharapkan setiap desa mampu menjadi Agen Pos di desanya masing-masing dan bisa mendapatkan penghasilan dari jasa titipan dan agen pos.
Sementara Sambutan Kepala Dinas dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. Benni Sugriarsa sekaligus membuka acara ini menyampaikan bahwa acara Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pembinaan pos desa pada tahun 2014, dimana pada tahun tersebut respon dari para peserta begitu besar untuk itu pada tahun 2015 ini, kami Diskominfo Kabupaten Cirebon ingin mewujudkan Program Pos Desa tersebut dengan melaksanakan kembali Pembinaan Pos Desa yang sudah ada maupun yang baru.
Sampai Tahun 2014 dari 412 desa di Kabupaten Cirebon baru ada 40 Pos Desa di Kecamatan Kabupaten Cirebon dan dengan adanya kegiatan Pembinaan Pos Desa dan Jasa Titipan Tahun 2015, Pos Desa akan bertambah.
Dengan adanya pos desa diharapkan; akan mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan pos; menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat; selain pelayanan pos dan jasa titipan, juga pelayanan-pelayanan lain seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, dll.
Sesuai dengan tema kali ini “tata cara pengelolaan pos desa dan jasa titipan” kami harapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Pos dan Jasa Titipan di pedesaan.
Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan pemaparan dengan nara sumber dari Kantor Pos Cirebon Iwan Andri Wijanarko dan Sunarja serta Agen Pos yang telah berhasil dari Arum Sari Talun yaitu Pak Suwaryo.
(Bens/Sahidin, Diskominfo)
Pemutaran Film Perjuangan Sambut HUT Kemerdekaan ke-70 RI
BERITA, Bidang Informasi dan Komunikasi PublikDinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Cirebon menggelar Pemutaran Film Program dan Film Hiburan yang dilaksanakan pada hari Jum’at (14/08/2015) bertempat di Balai Desa Kerandon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
Pemutaran Film ini merupakan Program Kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam rangkaian untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia Tahun 2015.
Dalam pelaksanaannya, Tim Film terlebih dahulu melakukan wawar keliling untuk memberitahukan masyarakat Desa Kerandon dan sekitarnya agar hadir dibalai desa untuk menonton film dan dilanjutkan dengan pemutaran film Pembangunan Kabupaten Cirebon, Film Program KB, Film Dokumenter tentang Perjuangan Soekarno dan Film hiburan.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Perangkat Desa Kerandon, muspika Kecamatan Talun masyarakat setempat. Sementara dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sendiri terlihat hadir Kabid Sarana Komunkasi dan Diseminasi Informasi Drs. Sukiman dan Kepala Seksi Informasi Publik dan Kelembagaan Bidang SKDI Tati Suharti, SmHk..
Kepala Seksi Penyiaran dan Pers Bidang SKDI Komsiya, S.Sos. menyampaikan kegiatan ini adalah merupakan kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia Tahun 2015 dan merupakan Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam rangka penyebarluasan informasi melalui pemutaran film.
Pemutaran Film ini berjalan dengan lancar dan ramai dipadati masyarakat setempat. (Bens/Faiz.F,Diskominfo) (Bens/Edys/Fais.F,Diskominfo)
Diskominfo Laksanakan Upacara Peringatan HUT ke-70 RI
BERITA, Bidang Informasi dan Komunikasi PublikSeluruh Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Republik Indonesia Tahun 2015, Senin (17/08) berlangsung khidmat di Halaman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber.
Hadir dalam Upacara tersebut Sekretaris Dinas Kominfo, Komarudin, SE, para Kepala Bidang yakni Drs. Sukiman, Hendi Syahbudin, A.KS dan Fifi Erneti, S.Sos.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa selaku Pembina Upacara membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Adapun Petugas dalam pelaksanaan Upacara tersebut yaitu Sri Rahayu sebagai pembawa acara, H. Eri Susanto, S.Ip,M.Eng sebagai Pemimpin Upacara. Sementara Sebagai Petugas Pengibar Bendera Merah Putih dibawakan oleh Cucu Ferisa, S.Sos, Iwan Yogaswara, S.Sos, dan Edy Sutanto, ST.
Untuk pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan oleh Aris Budiono, SE dan Ervim Kurniawan, S.Kom. Kemudian, Dewi Apri Susanti, Amd sebagai Dirigen serta sebagai Ajudan Kepala Dinas adalah Faiz Fadlillah, SH.
Acara berjalan lancar dan ditutup dengan do’a yang dibacakan oleh Komsiya, S.Sos.
(Bens/Sahidin, Diskominfo)
Diskominfo Kabupaten Garut Kunjungi Diskominfo Kabupaten Cirebon
BERITA, Bidang Informasi dan Komunikasi PublikSebanyak tujuh orang perwakilan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Garut berkunjung ke Diskominfo Kabupaten Cirebon, di Jalan Sunan Drajat Nomor 15 Sumber- Cirebon, Selasa (11/08/2015).
Kedatangannya ke Kabupaten Cirebon, bertujuan untuk menimba ilmu atau berguru soal tugas pokok dan fungsi Diskominfo karena Diskominfo Garut yang baru saja terbentuk melalui Peraturan Daerah (Perda), jelas Sekretaris Kominfo Kabupaten Garut.
Diakuinya menurut Sekdis Garut Kabupaten Kabupaten Cirebon banyak kemajuan yang jauh dari Garut, baik dari PPID nya maupun tugas pokok dan fungsi lainnya. Maka kami datang untuk melakukan studi banding yang Insyaallah akan kita terapkan di Kabupaten Garut.
“Banyak yang kami dapatkan dari kunjungan ini, contohnya mengenai sejarah pembentukan Diskominfo Kabupaten Cirebon, mekanisme PPID, model keterbukaan informasi publik hingga penyelesaian sengketa informasi, media internal seperti majalah, televisi dan radio, dan Kemitraan dengan media massa serta organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan bidang komunikasi dan informasi. Kemudian yang lainnya mengenai menara telekomunikasi dan teknologi informasi. Kedepan kita akan mengadopsi kegiatan-kegiatan tersebut”, ungkap beliau.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Drs. H. R. Benni Sugriarsa, memaparkan, kami saling bertukar pendapat dan pemikiran mengenai tugas pokok dan fungsi. Hal ini berguna sebagai masukan bagi kedua belah pihak, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik. Diskominfo Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk berinovasi dan berkreasi dalam menyelenggarakan komunikasi dan informasi. Kami juga akan terus menggunakan multi media komunikasi, agar dapat menjawab perkembangan zaman.
Acara kunjungan tersebut berjalan dengan kondusif dan saling tukar informasi terutama Diskominfo Kabupaten Cirebon dengan tiga bidang memaparkan tupoksinya masing-masing dan prodak unggulannya. (edys n faiz 11/08/2015 Diskominfo Kab Cirebon)