Latest News
Everything thats going on at Enfold is collected here
Hey there! We are Enfold and we make really beautiful and amazing stuff.
This can be used to describe what you do, how you do it, & who you do it for.
21 Kecamatan Bersaing Dalam Lomba Penanganan Stunting
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengapresiasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Cirebon yang menggelar lomba penanganan stunting antar kecamatan.
Menurut Imron, stunting menjadi persoalan yang harus ditangani bersama. Oleh karena itu, kesadaran dan pengetahuan yang mencangkup penyebab serta penanganannya harus terus digencarkan oleh pemerintah.
“Camat harus tahu angka stunting di wilayahnya dan menyadarkan banyak pihak untuk melakukan upaya bersama mencegahnya,” ujar Imron.
“Salah satunya melalui lomba penanganan stunting tingkat kecamatan ini, semoga Kabupaten Cirebon bebas stunting,” lanjut Imron saat membuka kegiatan penilaian lomba penanganan stunting antar kecamatan di Ruang Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (7/11/2023).
Ketua Korpri Kabupaten Cirebon, H. Hendra Nirmala, S.Sos, M.Si menyebutkan, lomba antar kecamatan tersebut digelar dalam rangka HUT ke-52 Korpri, yang jatuh pada tanggal 29 November 2023 nanti.
Pihaknya sengaja memilih lomba tersebut, karena dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan mempercepat penanganan stunting.
“Biasanya, dalam setiap peringatan HUT Korpri, kami menggelar olahraga atau gerak jalan, tetapi kali ini berbeda,” kata Hendra yang juga merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon.
Menurut Hendra, pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Cirebon. Salah satunya, dana sebesar Rp20 miliar untuk pengadaan antropometri.
Berdasarkan data, lanjut Hendra, angka stunting di Kabupaten Cirebon sekitar 14.000 atau 8,59 persen dari total balita.
“Harus ada kerja keras untuk menekan angka tersebut,” ujarnya.
Dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, lanjut Hendra, hanya 21 kecamatan yang mengikuti lomba tersebut. Padahal, ajang tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja kecamatan dalam penanganan stunting tersebut.
“Pengumuman akan dilakukan saat puncak peringatan HUT Korpri pada tanggal 29 November 2023. Disiapkan hadiah, yakni juara pertama Rp10 juta, juara dua Rp7,5 juta, dan juara tiga Rp5 juta,” jelas Hendra.
“Mudah-mudahan menjadi motivasi dan semangat dalam melakukan penanganan stunting,” tutupnya. (DISKOMINFO)
Deklarasi Damai Pemilu 2024, Bupati Imron: Persatuan dan Kondusifitas Daerah Harus Dijaga
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs. H. Imron. M.Ag bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu serta perwakilan dari partai politik, menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Mapolresta Cirebon, Senin (6/11/2023).
Deklarasi yang juga serentak dilaksanakan di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia ini, dilakukan melalui video konferensi bersama Kapolda Jabar, Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K, M.Si, M.M, dan Kasad, Jenderal Agus Subiyanto.
Bupati Imron mengatakan, bahwa deklarasi yang sudah diucapkan secara bersama-sama ini, harus diikuti dan dilaksanakan sebaik mungkin. Harapannya, deklarasi ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan, serta kondusifitas di daerah.
“Isi deklarasi ini, harus dilakukan sebaik mungkin, agar persatuan, kesatuan dan kondusifitas daerah bisa terjaga,” kata Imron.
Menanggapi mengenai larangan ASN untuk berpolitik, Imron menyebut, bahwa hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh ASN yang ada. Ia juga yakin bahwa para ASN sudah mengerti apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan.
Oleh karena itu, ia mendorong semua ASN untuk bisa bersikap dengan baik dan memilih secara rasional. Karena walaupun tidak boleh berpolitik secara langsung, namun para ASN masih memiliki hak pilih.
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, mengatakan, Deklarasi Pemilu Damai tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana sejuk dan kondusif menjelang, saat dan pasca Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon.
Pihaknya juga mengharapkan, agar seluruh komponen yang terlibat bisa mendukung dan membantu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, demi tercapainya situasi kamtibmas Kabupaten Cirebon yang aman, damai, dan sejuk.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cirebon untuk dapat melakukan pesta demokrasi secara profesional, proporsional dan taat hukum, serta mementingkan kepentingan masyarakat luas,” ujar Arif. (DISKOMINFO)
Diseminasi Audit Kasus Stunting, Wabup Ayu: 2024 Bisa 11 Persen
BERITAKABUPATEN CIREBON — Diseminasi audit kasus stunting tahap kedua tahun 2023 dilaksanakan di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Senin (6/11/2023).
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua TPPS Kabupaten Cirebon yang sekaligus Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih S.E., M.Si.
Menurut Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon, tujuan diseminasi audit kasus stunting ini untuk mengetahui faktor-faktor resiko dan penyebab resiko Stunting dari mulai sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, baduta maupun balita.
Ayu mengungkapkan, terkait prevelensi stunting Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar 16,8%, masih berada di atas prevelensi stunting pemerintah pusat.
Pemkab Cirebon memerlukan strategi yang komprehensif dalam percepatan penurunan stunting, agar mencapai angka prevelensi di bawah 14% pada tahun 2024 dan mewujudkan “zero new stunting” di Jawa Barat.
“Percepatan penurunan stunting, saya pastikan telah menjadi salah satu prioritas, yaitu sejalan dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi tematik sesuai arahan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia berharap, mudah-mudahan, karena pihaknya sangat optimis, tahun 2024 kasus stunting di Kabupaten Cirebon turun hingga 11 persen. Ayu mengakui, meskipun di tengah jalan banyak kendala dan hambatan.
“Sesungguhnya kita harus tahu penyebabnya, yaitu dari hulu, diantaranya adalah pemberian tablet tambah darah (TTD) kepada anak-anak SMP dan SMA,” kata Ayu.
Namun, masih kata Ayu, di lapangan ternyata 24,5 persen anak-anak di Kabupaten Cirebon tidak mau minum TTD. Maka, perlu kerja keras di tahun 2023 in, agar jangan sampai keluarga lemah ekonomi juga akhirnya berujung stunting anaknya.
“Di Sumber, kasus stuntingnya tinggi. Setelah diinventarisir, karena pola asuh, pola asuh berkaitan dengan SDM. Edukasi kita harus gencar memberikannya, seperti pemberian makanan yang bergizi,” lanjutnya.
Sementara, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes mengatakan, audit kasus stunting tahun kedua merupakan kegiatan prioritas.
Dengan adanya kegiatan audit stunting ini, bisa secara gamblang melakukan aksi terkait dengan audit kasus stunting ini.
“Audit kasus stunting merupakan identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber daya lainnya,” jelas Eni.
“Identifikasi kasus stunting adalah menemukan atau mengetahui resiko-resiko potensial penyebab langsung, baik itu melalui asupan maupun ada penyakit lainnya, dan penyebab tidak langsung pada calon pengantin, ibu hamil dan lainnya,” sambungnya.
Berdasarkan hasil survei di tahun 2024, Kabupaten Cirebon bisa zero new stunting. Pasalnya, pada tahun 2021 kasus stunting berada di 26,05 persen, 2022 turun menjadi 16,08 persen.
“Mudah-mudahan di tahun 2023 sesuai dengan target menjadi 11 persen, dan tidak ada lagi kasus stunting,” harapnya. (DISKOMINFO)
Bupati Imron Hadiri Pisah Sambut Kejari Kabupaten Cirebon
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Kabupaten Cirebon dari Fajar Syah Putra, S.H, M.H kepada Yudhi Kurniawan, S.H, M.H.
Acara pisah sambut tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Patra, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis malam (2/11/2023).
Dalam kesempatan itu, Imron mengucapkan terimakasih kepada Fajar Syah Putra atas kerjasama dan pengabdiannya dalam upaya penegakan supremasi hukum di wilayah Kabupaten Cirebon.
“Kepada Bapak Fajar, semoga di tempat tugas yang baru bisa meningkatkan niat dan semangat bekerja yang lebih baik lagi, dari apa yang dilakukan untuk Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.
Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon yang baru, Imron berharap, hubungan yang lebih baik dan tetap bersinergi antara institusi tetap terjaga.
Menurut Imron, Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan telah sejak lama melakukan kerjasama dalam bidang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
“Perjanjian kerjasama ini, membantu Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memperoleh dukungan dari Kejaksaan. Selain itu, kerjasama ini mampu mewujudkan visi misi Kabupaten Cirebon,” lanjutnya.
Sementara itu, Fajar Syah Putra mengatakan, satu tahun bukan waktu yang singkat. Selama kurun waktu tersebut, banyak pelajaran berharga yang didapatkan selama bertugas di Kabupaten Cirebon.
Kabupaten Cirebon, lanjut Fajar, adalah salah satu tempat yang luar biasa. Kerjasama antara Kejaksaan dengan pemerintah daerah juga terjalin baik.
“Pengalaman kerja di Kabupaten Cirebon menjadi sesuatu hal yang bermanfaat di tempat baru saya,” kata Fajar.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon baru, Yudhi Kurniawan, S.H., M.H mengatakan, ia memohon kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya penegakan hukum.
“Saya akan melanjutkan hal baik yang sudah dilakukan oleh kepala sebelumnya. Intinya, Kabupaten Cirebon harus tetap keren,” tutur Yudhi. (DISKOMINFO)
Bentuk TKKJM dan Peluncuran Aplikasi SIMADU LAN SEJIWA, Bupati Imron: Pelayanan Terhadap Masyarakat Lebih Baik Lagi
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron mengapresiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) yang telah membuat terobosan-terobosan, terutama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon.
Salah satunya adalah pembentukan tim koordinasi kesehatan jiwa masyarakat (TKKJM) serta peluncuran aplikasi bantu SIMADU LAN SEJIWA (Sistem Informasi Terpadu Layanan Kesehatan Jiwa).
Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Apita Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (2/11/2023).
“Dengan dibentuknya TKKJM, saya harapkan hal-hal mengenai koordinasi dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi,” kata Imron.
Menurutnya, TKKJM yang dibentuk merupakan satgas gabungan dari seluruh stakeholder, diantaranya meliputi dunia usaha, pers, dan LSM.
Dengan konsep pentahelix dalam TKKJM ini, lanjut Imron, diharapkan menjadi motor penggerak yang mampu memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Saya titip ini, tidak hanya terbentuk SK-nya saja, tetapi 40 kecamatan, 412 desa, serta 12 kelurahan wajib mempunyai TKKJM dan dapat berjalan dengan efektif, kondusif serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr. Hj. Neneng Hasanah, M.M mengatakan, saat ini di bidang kesehatan sedang menghadapi “triple burden disiase”, yaitu beban tiga kali lipat berbagai masalah penyakit.
Pertama, adanya penyakit infeksi: new emerging dan re-emerging. Kedua, penyakit menular yang belum teratasi dengan optimal. Dan ketiga, penyakit tidak menular yang cenderung meningkat setiap tahunnya, seperti masalah kesehatan jiwa.
Menurut Neneng, kesehatan jiwa masyarakat merupakan kondisi kesejahteraan mental dan emosional masyarakat dalam suatu wilayah atau populasi. Hal ini mencakup pemahaman, promosi, perlindungan, dan perawatan kesehatan mental dalam konteks komunitas.
“Kondisi saat ini, gangguan kesehatan jiwa dengan status ODGJ pada tahun 2022 sebanyak 2906 kasus, dan sampai triwulan 3 tahun 2023 sebanyak 2488 kasus,” jelas Neneng.
“Tingginya kasus ODGJ di Kabupaten Cirebon tersebut, tentunya merupakan permasalahan sekaligus sebagai tantangan kita bersama dalam pembangunan sumber daya manusia,” sambungnya.
Oleh karenanya, lanjut Neneng, diperlukan pengelolaan yang baik, melibatkan berbagai teknis dan strategi yang bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, mencegah, dan memberikan perawatan kesehatan mental kepada masyarakat.
Salah satunya dengan menyediakan kebijakan yang membantu pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat.
“Kami atas nama keluarga besar Dinas Kesehatan, mengapresiasi yang setinggi-tinginya kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat,” ujar Neneng.
Masih dikatakan Neneng, salah satu komitmen dalam menindaklanjuti Perbup tersebut, Dinkes Kabupaten Cirebon selenggarakan “Gerakan bersama menuju sehat melalui Program Ceria“.
“Untuk mendukung program tersebut, kami luncurkan aplikasi pengelolaan kesehatan jiwa masyarakat, yaitu Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Kesehatan Jiwa masyarakat, yang kita beri nama inovasi ini dengan SIMADU LAN SEJIWA berbasis IT,” pungkasnya. (DISKOMINFO)
Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023, Bupati Imron Pastikan Pasokan Air Cukup untuk Sektor Pertanian
BERITAKABUPATEN CIREBON – Bupati Cirebon beserta jajaran hadiri gelaran Gerakan Nasional Ketahanan Pangan Tahun 2023 yang digagas oleh Dandim 0620 dalam rangka HUT TNI ke-78 dengan tema “TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju”, Rabu (1/11/2023).
Kegiatan tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui Video Conference (Vicon) bersama Wakil Presiden (Wapres), KH. Ma’ruf Amin dan Panglima TNI, Yudo Margono bertempat di Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, Desa Panguragan merupakan salah satu desa ketahanan pangan, karena di desa ini memiliki area pesawahan yang luas sekitar 460 hektar sawah dan sebagian siap panen.
“Kami menghadiri acara Gerakan Ketahanan Pangan Nasional yang digagas oleh Dandim 0620, dalam rangka HUT TNI yang ke-78 di Desa Panguragan,” ujarnya.
Imron mengatakan, melihat luas sawah di Desa Panguragan tersebut dapat mencukupi sebagai salah satu sumber ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon.
“Melihat angka 460 hektar, kan, mencukupi untuk Kabupaten Cirebon,” sambungnya.
Ia menambahkan, sebetulnya di wilayah barat sering terjadi kekeringan, faktor tersebut yang membuat para petani gagal panen.
“Untuk saat ini, masih ada pasokan air dari Waduk Jati Gede yang ada di Sumedang dan pasokan air dari Bendungan Rendeng,” tambahnya.
Disamping itu, sektor pertanian di Desa Panguragan, sejauh ini tidak kendala dalam pasokan air, karena ada pasokan air dari Waduk Jati Gede.
Area pesawahan disini sudah masuk musim panen, jadi tidak terlalu banyak membutuhkan pasokan air.
“Kalau padinya baru tandur, perlu pasokan air yang banyak, karena jika airnya kurang, maka akan mengakibatkan mati atau gagal panen,” jelasnya. (DISKOMINFO)